BGN Siagakan SPPG, Prioritaskan Warga dan Kelompok Rentan di NTT

BGN menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah terdampak gempa bumi NTT untuk meningkatkan kesiapsiagaan sejak 19 Agustus 2026. Langkah ini ditujukan agar distribusi makanan dan pemenuhan gizi warga, terutama kelompok rentan, tetap berjalan selama masa tanggap bencana.

Instruksi kesiapsiagaan untuk SPPG

Kepala BGN, Sudaryono, meminta SPPG yang berada di lokasi terdampak menyesuaikan pola pelayanan sesuai kondisi lapangan. SPPG yang tidak terdampak diminta bergerak membantu memenuhi kebutuhan makanan di daerah terdampak.

“SPPG yang terdampak bencana wajib mengutamakan keselamatan dan melaporkan kondisi kepada pihak terkait. Sementara SPPG terdekat yang operasionalnya tidak terdampak dapat menyesuaikan pelayanan,”

Sudaryono menegaskan keselamatan petugas dan kelangsungan operasional menjadi perhatian utama selama keadaan darurat. Ia juga meminta setiap unit terdampak segera melaporkan kondisi fasilitas dan layanan.

Prioritas: warga terdampak dan kelompok rentan

SPPG yang masih beroperasi diminta mengambil peran lebih besar dalam menyediakan makanan bagi pengungsi dan kelompok rentan di sekitar lokasi bencana. Penyesuaian layanan meliputi perubahan jam operasional, titik distribusi, dan mekanisme pelayanan untuk menjangkau lokasi pengungsian.

“Sementara SPPG terdekat dapat menyesuaikan pelayanan. Termasuk membantu pemenuhan makanan bagi masyarakat terdampak dan kelompok rentan di sekitar wilayah bencana,”

Menurut BGN, fokus pada pemenuhan gizi penting karena kondisi pengungsian mengubah pola konsumsi dan kebutuhan nutrisi warga.

Koordinasi antarlembaga dan pembentukan satgas daerah

BGN meminta koordinasi ketat antara unit di tingkat pusat dan SPPG daerah agar keputusan penanganan tidak dilakukan sendiri-sendiri. Kecepatan respon harus diimbangi dengan ketepatan sasaran agar bantuan tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.

“Kita harus bergerak cepat. Terkoordinasi, dan tetap memastikan pemenuhan gizi bagi masyarakat Indonesia,”

Di tingkat pemerintahan, Menko PMK mendorong pembentukan satuan tugas (satgas) khusus di NTT untuk mempercepat koordinasi penanganan pascagempa. Menurutnya, satgas diperlukan karena lokasi pengungsian tersebar ke beberapa titik.

“Kami dorong agar satgas daerah segera dibentuk. Karena lokasi pengungsian ada di beberapa titik,”

Dampak dan langkah selanjutnya

Pembentukan satgas diharapkan mempercepat sinergi antara pemerintah daerah, pusat, dan pihak terkait dalam pendistribusian makanan serta pemantauan gizi. BGN menekankan pentingnya laporan lapangan dari setiap SPPG untuk menilai kebutuhan nyata di titik pengungsian.

Dengan langkah ini, pemerintah menargetkan agar tidak ada kelompok masyarakat yang terlewat dalam penyaluran bantuan makanan dan pemenuhan kebutuhan gizi di masa tanggap darurat.