Yusril: Pungli Izin Tinggal WNA Telah Dihapus Sejak Era Prabowo
Menko Kumham Yusril Ihza Mahendra
Reformasi tata kelola imigrasi dan penghapusan jalur kilat
Yusril mengatakan penghapusan praktik ilegal menjadi bagian dari reformasi menyeluruh di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas). Menurutnya, langkah ini diterapkan sejak Agus Andrianto memimpin kementerian tersebut.
Ia menegaskan seluruh layanan keimigrasian kini harus mengikuti mekanisme resmi. Biaya layanan diwajibkan transparan dan seluruh penerimaan disetorkan ke negara sebagai PNBP.
“Kementerian Imipas telah menghapus seluruh skema percepatan berbayar di luar prosedur, termasuk jalur kilat ilegal. Praktik penyelesaian dokumen satu atau dua hari dengan tarif tidak resmi sudah tidak diberlakukan,”
Kronologi dan temuan terkait kasus yang diusut KPK
Yusril menjelaskan kasus yang sedang diusut oleh KPK terjadi saat Silmy Karim menjabat Direktur Jenderal Imigrasi periode 2023–2024. Ia menyatakan dugaan pelanggaran itu berlangsung sebelum reformasi tata kelola imigrasi dijalankan secara menyeluruh.
Menurut Yusril, dugaan pelanggaran berhubungan dengan layanan percepatan penerbitan ITAS dan ITAP bagi tenaga kerja asing. Ia menyebut ada indikasi sejumlah oknum memungut biaya di luar ketentuan untuk mempercepat proses pengurusan dokumen.
“Praktik yang diusut KPK diduga terkait layanan percepatan penerbitan ITAS dan ITAP bagi tenaga kerja asing. Sejumlah oknum diduga memungut biaya tidak resmi di luar ketentuan agar dokumen selesai lebih cepat,”
Dampak hukum dan langkah pencegahan
Menko Yusril menegaskan pungutan tidak resmi tidak hanya melanggar aturan administrasi, tetapi juga berpotensi masuk kategori tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Tipikor. Ia menegaskan tindakan pemungutan biaya sepihak yang tidak disetorkan ke kas negara dapat diproses secara hukum.
“Berdasarkan Undang-Undang Tipikor, pungutan biaya sepihak yang tidak disetorkan ke kas negara merupakan tindak pidana. Tindakan tersebut masuk kategori pemerasan dan dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,”
Sebagai tindak lanjut, pemerintah menempatkan reformasi layanan imigrasi sebagai agenda prioritas. Pelayanan yang transparan dan kepatuhan prosedural diharapkan mencegah terulangnya praktik pungli dan memperkuat akuntabilitas publik.
Ke depan, aparat penegak hukum dan otoritas keimigrasian akan terus memantau implementasi reformasi dan memastikan seluruh biaya layanan tercatat serta disetorkan sebagai penerimaan negara.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...