Puan: Keberhasilan APBN Diukur dari Dampak pada Rakyat

JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keberhasilan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak cukup diukur dari besaran anggaran, melainkan dari seberapa efektif anggaran itu memenuhi harapan rakyat dan mengubah kehidupan mereka. Pernyataan itu disampaikan saat Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (14/8/2026).

APBN sebagai Pilihan Politik dan Ukuran Keberhasilan

Puan mengingatkan bahwa APBN merupakan keputusan politik yang menentukan arah sumber daya negara dan siapa yang diprioritaskan. Ia menekankan pentingnya menilai APBN berdasarkan hasil nyata bagi masyarakat, bukan sekadar angka besar dalam dokumen anggaran.

"APBN adalah pilihan politik, tentang ke mana sumber daya negara diarahkan, siapa yang diprioritaskan, dan manfaat apa yang harus dirasakan oleh rakyat,"

Dalam pidatonya Puan juga menyoroti perkembangan ukuran APBN dari masa ke masa. Pada 2000, APBN sekitar Rp197 triliun; 2010 meningkat ke Rp1.126 triliun; dan pada 2026 mencapai sekitar Rp3.842 triliun. Angka itu diperkirakan mendekati Rp4.000 triliun pada 2027. Namun Puan mengingatkan bahwa angka besar tidak otomatis menyelesaikan masalah sehari-hari masyarakat.

Pertumbuhan Harus Disejajarkan dengan Pemerataan

Puan meminta tema kebijakan fiskal 2027, "Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat", diterjemahkan menjadi komitmen untuk menyatukan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan. Program prioritas seperti kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur, perumahan, ekonomi kerakyatan, serta pengentasan kemiskinan perlu dipandang sebagai satu kesatuan kebijakan pembangunan.

"Pembangunan nasional adalah cara negara menjaga persatuan dengan memastikan bahwa setiap rakyat, di mana pun berada, memiliki hak yang sama atas pelayanan publik, kesempatan ekonomi, dan kemajuan,"

Ia menegaskan pembangunan harus menjangkau kawasan terluar, daerah tertinggal, perbatasan, pegunungan, dan wilayah terpencil agar tidak ada warga yang merasa terabaikan.

Empat Catatan untuk APBN 2027

Dalam pembahasan APBN 2027, Puan menyampaikan empat catatan penting kepada pemerintah dan DPR. Keempat poin ini dimaksudkan agar anggaran memberi manfaat nyata dan berkelanjutan bagi rakyat.

1. Pendapatan negara harus dihimpun secara optimal dan adil tanpa melemahkan daya beli masyarakat atau keberlangsungan dunia usaha.
2. Belanja negara harus semakin berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil.
3. Defisit dan utang perlu dikelola hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab dengan mempertimbangkan manfaat, risiko, dan beban bagi generasi mendatang.
4. Transfer ke daerah harus memperkuat pelayanan publik, ekonomi lokal, dan pemerataan pembangunan.

"APBN harus dinilai dari kinerjanya dalam memenuhi harapan rakyat dan banyaknya kehidupan rakyat yang dapat diubah menjadi lebih baik,"

Penutup: Tanggung Jawab Bersama untuk Percepatan Manfaat

Puan menegaskan DPR, pemerintah, serta lembaga negara terkait memiliki tanggung jawab bersama memastikan APBN tidak berhenti pada penyusunan program, melainkan menghasilkan perubahan nyata. Ia menyerukan kerja cepat, tepat, dan bergotong royong agar manfaat pembangunan segera dirasakan masyarakat.

"Jangan biarkan rakyat menunggu. Kita DPR RI, Pemerintah, lembaga-lembaga negara, TNI, Polri, yang telah ditugaskan oleh rakyat haruslah bergotong royong, bekerja cepat, tepat dan berdaya guna untuk rakyat,"