Kemendukbangga Optimalkan Program Tamasya untuk Perlindungan Anak
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN) memperketat pemantauan Program Tamasya untuk memperkuat perlindungan anak. Langkah ini diumumkan pada wawancara, Jumat, 15 April 2026, oleh Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka. Tujuannya memastikan layanan pengasuhan dan tumbuh kembang anak berjalan optimal dan merata di daerah.
Pemantauan rutin dan pelaporan berjenjang
Pemantauan dilakukan setiap bulan. Data administratif diperbarui dan capaian empat layanan utama dievaluasi. Hasil evaluasi dilaporkan secara berjenjang dari daerah ke pemerintah pusat.
Menurut Wamen, tenaga di lapangan menjalankan pemantauan langsung. Mereka melibatkan penyuluh KB, petugas lapangan KB, dan Tim Pendamping Keluarga.
"Monitoring dilakukan secara langsung oleh penyuluh KB, dan petugas lapangan KB. Ada juga Tim Pendamping Keluarga,"
Jangkauan dan capaian program
Hingga kini lebih dari 3.300 Bina Keluarga Balita (BKB) telah tergabung dalam Program Tamasya. Perwakilan BKKBN di provinsi bersama pemerintah daerah juga melakukan pemantauan langsung terhadap implementasi program.
Selain memantau, pihak pusat dan provinsi memberikan umpan balik terkait capaian serta rekomendasi penguatan program di tingkat lokal.
Keterjangkauan dan peran pengusaha
Kemendukbangga menegaskan layanan Tamasya harus terjangkau, termasuk bagi pekerja berpenghasilan menengah ke bawah. Hal ini selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
"Pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya. Salah satunya tempat penitipan anak dengan menyesuaikan kebutuhan pekerja dan kemampuan perusahaan,"
Untuk itu, kementerian mendorong kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Tujuannya menambah jumlah dan meningkatkan kualitas fasilitas penitipan anak di lingkungan kerja.
Respons atas kekerasan dan penegasan pendekatan holistik
Sekretaris Kemendukbangga/BKKBN, Budi Setiyono, menyatakan program ini menjadi bagian penting untuk memperkuat ekosistem pengasuhan anak di Indonesia. Ia juga mengungkapkan keprihatinan atas kasus kekerasan yang terjadi di salah satu daycare, dan menilai hal tersebut perlu menjadi perhatian serius.
"Program tersebut menekankan pendekatan holistik berbasis keluarga dan komunitas, mencakup aspek pengasuhan, gizi, dan kesehatan,"
Kemendukbangga berharap makin banyak perusahaan dan instansi pemerintah menyediakan layanan penitipan anak. Dengan begitu, pekerja terutama perempuan dapat bekerja dengan tenang sementara pengasuhan anak tetap terlaksana dengan baik.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...