Kemendukbangga Optimalkan Program Tamasya untuk Perlindungan Anak
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN) memperketat pemantauan Program Tamasya untuk memperkuat perlindungan anak. Langkah ini diumumkan pada wawancara, Jumat, 15 April 2026, oleh Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka. Tujuannya memastikan layanan pengasuhan dan tumbuh kembang anak berjalan optimal dan merata di daerah.
Pemantauan rutin dan pelaporan berjenjang
Pemantauan dilakukan setiap bulan. Data administratif diperbarui dan capaian empat layanan utama dievaluasi. Hasil evaluasi dilaporkan secara berjenjang dari daerah ke pemerintah pusat.
Menurut Wamen, tenaga di lapangan menjalankan pemantauan langsung. Mereka melibatkan penyuluh KB, petugas lapangan KB, dan Tim Pendamping Keluarga.
"Monitoring dilakukan secara langsung oleh penyuluh KB, dan petugas lapangan KB. Ada juga Tim Pendamping Keluarga,"
Jangkauan dan capaian program
Hingga kini lebih dari 3.300 Bina Keluarga Balita (BKB) telah tergabung dalam Program Tamasya. Perwakilan BKKBN di provinsi bersama pemerintah daerah juga melakukan pemantauan langsung terhadap implementasi program.
Selain memantau, pihak pusat dan provinsi memberikan umpan balik terkait capaian serta rekomendasi penguatan program di tingkat lokal.
Keterjangkauan dan peran pengusaha
Kemendukbangga menegaskan layanan Tamasya harus terjangkau, termasuk bagi pekerja berpenghasilan menengah ke bawah. Hal ini selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
"Pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya. Salah satunya tempat penitipan anak dengan menyesuaikan kebutuhan pekerja dan kemampuan perusahaan,"
Untuk itu, kementerian mendorong kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Tujuannya menambah jumlah dan meningkatkan kualitas fasilitas penitipan anak di lingkungan kerja.
Respons atas kekerasan dan penegasan pendekatan holistik
Sekretaris Kemendukbangga/BKKBN, Budi Setiyono, menyatakan program ini menjadi bagian penting untuk memperkuat ekosistem pengasuhan anak di Indonesia. Ia juga mengungkapkan keprihatinan atas kasus kekerasan yang terjadi di salah satu daycare, dan menilai hal tersebut perlu menjadi perhatian serius.
"Program tersebut menekankan pendekatan holistik berbasis keluarga dan komunitas, mencakup aspek pengasuhan, gizi, dan kesehatan,"
Kemendukbangga berharap makin banyak perusahaan dan instansi pemerintah menyediakan layanan penitipan anak. Dengan begitu, pekerja terutama perempuan dapat bekerja dengan tenang sementara pengasuhan anak tetap terlaksana dengan baik.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Xi Jinping Sampaikan Duka atas Gempa Magnitudo 7,7 di NTT
Xi Jinping menyampaikan duka atas gempa magnitudo 7,7 di NTT (15 Agustus 2026) dan yakin Indonesia dapat pul...
Xi Jinping Berduka atas Gempa Magnitudo 7,7 di NTT
Xi Jinping menyampaikan duka atas gempa magnitudo 7,7 di NTT dan yakin Indonesia dapat cepat pulih. BMKG cat...
Pengungsi Gempa Flores Tersebar, Pemerintah Perkuat Satgas
Pemerintah bentuk satgas daerah dan kirim tenda, logistik, serta tenaga medis untuk memenuhi kebutuhan pengu...
Kebakaran Belakang Pabrik di Purwakarta, 16 Damkar Dikerahkan
Kebakaran di belakang PT Iluva Gravure Industri Purwakarta terjadi pukul 17.50 WIB; 16 mobil damkar dikerahk...
Kemenekraf Pecahkan Rekor Dunia dengan 306 Pegawai Berwastra Tenun
Kemenekraf memecahkan rekor Guinness World Records dengan 306 pegawai mengenakan wastra tenun ATBM pada 17 A...
101,5 Ton Logistik Dikirim untuk Korban Gempa NTT
Pemerintah mengirimkan 101,5 ton logistik ke korban gempa NTT selama 15-17 Agustus 2026 melalui jalur udara...