Pemkab Bangkalan Prioritaskan BBM untuk Petani Hadapi Kelangkaan

BANGKALAN — Pemerintah Kabupaten Bangkalan mengeluarkan edaran yang memprioritaskan alokasi Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi petani. Keputusan ini diambil menyusul kelangkaan solar dan pertalite yang melanda hampir seluruh SPBU sejak 19 Oktober 2026. Edaran memberi kelonggaran terhadap pembatasan pengisian di SPBU khusus untuk kelompok petani agar aktivitas pertanian tidak terganggu.

Kelangkaan BBM yang memicu kebijakan

Kelangkaan terjadi setelah Pertamina mengurangi frekuensi pengiriman solar dari 14 menjadi 11 kali selama Oktober 2026. Akibatnya, stok di banyak SPBU kerap habis dan antrean panjang muncul di sejumlah titik vital.

Insiden puncak terjadi pada 19-20 Oktober 2026, ketika SPBU seperti Soekarno-Hatta, Junok, Tangkel, Bancaran, dan Keleyan dilaporkan kehabisan pertalite dan solar secara bersamaan. Antrean bahkan masih mengular hingga 24 Oktober 2026.

Antrean pengisian BBM melanda hampir seluruh SPBU di wilayah Bangkalan, yang menyasar bahan bakar jenis solar, pertalite, hingga seluruh varian BBM lainnya. Hampir semua. Enggak normallah, menurut saya enggak normal,

Aturan prioritas bagi petani

Bupati Lukman Hakim menegaskan edaran ditujukan untuk memastikan produksi pertanian berjalan lancar. Dengan kebijakan itu, pembatasan pengisian di SPBU dapat diabaikan jika pembeli tergolong kelompok petani.

Kita sudah mengeluarkan edaran untuk petani untuk memprioritaskan pengambilan dan pembelian di SPBU itu lancar,

Peraturan sementara ini dimaksudkan untuk menjaga keberlangsungan kegiatan tani dan program ketahanan pangan daerah. Langkah ini dianggap perlu karena bahan bakar menjadi input penting untuk mesin pertanian dan logistik distribusi hasil panen.

Pengawasan dan upaya pencegahan antrean

Pemkab meminta Dinas Perdagangan melakukan pengawasan berkala di lapangan. Pengawasan ini bertujuan memastikan alokasi BBM sesuai prioritas dan mencegah kelangkaan yang lebih parah.

Kita sudah membentuk tim dari Dinas Perdagangan dalam hal ini untuk selalu memantau dan memastikan supaya tidak terjadi kelangkaan dan juga antrean yang sangat panjang,

Selain pengawasan, pemerintah daerah juga memantau distribusi dari tingkat terminal hingga SPBU untuk mengidentifikasi titik kritis yang membutuhkan intervensi cepat.

Konteks dan prospek ke depan

Kebijakan prioritas untuk petani bersifat darurat dan bergantung pada ketersediaan suplai dari distributor. Jika pengiriman Pertamina kembali normal, kebijakan ini dapat dievaluasi dan disesuaikan.

Dengan langkah pengawasan dan penetapan prioritas, Pemkab Bangkalan berharap produksi pertanian tidak terganggu dan antrean di SPBU dapat berkurang secara bertahap.