Prabowo: Rasio Pendapatan Indonesia Paling Rendah di G20

Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa kapasitas fiskal Indonesia masih tertinggal. Dalam pidato KEM-PPKF RPBN 2027 pada Rapat Paripurna DPR RI, Senayan, Rabu 20 Mei 2026, ia menyebut rasio belanja dan penerimaan negara terhadap PDB paling rendah di antara anggota G20. Pernyataan itu disertai data IMF dan angka devisa dari ekspor komoditas strategis.

Rasio fiskal dibanding negara lain

Prabowo mengutip data internasional yang menempatkan rasio pendapatan negara Indonesia hanya sekitar 11–12 persen dari PDB. Angka itu lebih rendah dibanding negara lain seperti Meksiko 25 persen, India 20 persen, Filipina 21 persen, dan Kamboja 15 persen.

"Hari ini Indonesia sebagai negara anggota G20, tapi rasio belanja negara kita terhadap produk domestik bruto kita paling rendah,"

Menurut Presiden, angka ini menuntut evaluasi dan introspeksi terhadap cara pengelolaan ekonomi dan kebijakan fiskal.

"Kita harus intropeksi kenapa kita tidak bisa kelola ekonomi sampai pendapatan negara kita bisa setara dengan Filipina dan Meksiko,"

Sumber devisa dari komoditas strategis

Walau rasio pendapatan rendah, Indonesia memiliki aliran devisa besar dari beberapa komoditas. Prabowo menyorot tiga komoditas utama yang menjadi penopang devisa nasional.

Prabowo menyatakan bahwa ketiga komoditas tersebut menghasilkan devisa lebih dari USD 65 miliar, atau sekitar Rp1.100 triliun per tahun.

"Tiga komunitas strategis ini menghasilkan devisa lebih dari 65 miliar dolar AS,"

Implikasi kebijakan dan langkah ke depan

Pernyataan Presiden menyorot dilema fiskal: devisa besar belum otomatis diterjemahkan menjadi rasio pendapatan negara yang tinggi. Hal ini membuka ruang diskusi tentang reformasi fiskal, peningkatan kapasitas perpajakan, dan kebijakan anggaran yang lebih efektif.

Dengan kondisi saat ini, fokus kebijakan ke depan diarahkan untuk menutup kesenjangan antara potensi devisa dan rasio pendapatan negara. Evaluasi mendalam dianggap penting untuk meningkatkan daya serap penerimaan negara tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi.