Pemerintah Bentuk Danantara untuk Kelola Ekspor SDA

Pemerintah membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia untuk mengelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis melalui BUMN mulai 1 Juni 2026. Kebijakan awal mencakup minyak kelapa sawit mentah, batu bara, dan paduan besi. Langkah ini dimaksudkan memperkuat tata kelola, meningkatkan transparansi, serta menekan praktik under-invoicing dan overpricing.

Skema dan cakupan komoditas

Penunjukan PT Danantara sebagai badan pengelola bertujuan mengawasi perdagangan komoditas strategis nasional. Pada tahap awal, pemerintah menargetkan tiga komoditas utama berikut:

• Minyak kelapa sawit mentah (CPO)
• Batu bara
• Paduan besi

Skema ini dijalankan oleh BUMN agar transaksi ekspor terpantau lebih ketat dan sesuai dengan harga pasar internasional.

Mekanisme pelaporan sementara

Mulai Juni hingga Desember 2026, seluruh transaksi penjualan dan ekspor komoditas wajib dilaporkan terlebih dahulu kepada pemerintah. Pelaporan dilakukan secara komprehensif dan bersifat pengawasan awal sebelum diberlakukan mekanisme transaksi penuh.

"Nah oleh sebab itu dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki baik secara terbuka dengan menjunjung good governance yang tinggi. Jadi kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember,"

- Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani

Pemerintah akan menilai apakah nilai yang dicantumkan mencerminkan nilai wajar berdasarkan harga pasar internasional. Proses ini dirancang untuk mencegah manipulasi nilai transaksi yang merugikan negara.

"Semua transaksi yang berhubungan dengan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu, pelaporan terlebih dahulu Q-Q secara komprehensif kepada kami. Tentunya kami akan melihat bahwa apakah nilai yang dicantumkan itu sudah mencerminkan nilai yang wajar,"

- Rosan Roeslani

Jadwal pelaksanaan dan evaluasi

Pemerintah menyatakan akan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini setelah tiga bulan berjalan pada tahap awal. Evaluasi bertujuan menilai efektivitas pelaporan dan memperbaiki prosedur jika diperlukan.

Mulai Januari 2027, seluruh transaksi ekspor komoditas SDA direncanakan dilakukan melalui platform khusus. Platform ini ditujukan untuk menciptakan keterbukaan antara pembeli dan penjual serta memantau volume, penetapan harga, dan proses pengiriman secara menyeluruh.

Dampak dan prospek

Dengan mekanisme baru, pemerintah berharap tercipta transparansi yang lebih tinggi di pasar komoditas dan praktik perdagangan yang adil. Kebijakan ini juga diharapkan memperkuat pengawasan fiskal dan menambah kepastian harga bagi pelaku usaha.

Ke depan, efektivitas pelaporan dan kesiapan platform transaksi menjadi kunci keberhasilan pengelolaan ekspor SDA nasional.