Prabowo: Rakyat Paling Lemah Harus Dapat Perlindungan Hukum
Presiden Prabowo Subianto meminta Polri menegakkan hukum secara adil dan menjamin perlindungan bagi masyarakat paling lemah saat memimpin peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Satlat Brimob Cikeas, Kabupaten Bogor, Rabu, 1 Juli 2026.
Pesan utama: perlindungan bagi yang lemah
Prabowo menekankan Indonesia adalah negara hukum yang wajib memberikan keadilan untuk semua warga. Pemerintah dan aparat penegak hukum diminta menjalankan tugas sesuai konstitusi demi rasa aman dan keadilan sosial.
Saya tekankan kembali, rakyat paling lemah harus mendapat perlindungan. Masyarakat yang mencari keadilan dan kebenaran harus memperoleh pelayanan yang baik.
Penegakan hukum dan integritas aparat
Presiden mengingatkan pentingnya integritas aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangan. Ia meminta agar hukum tidak diberlakukan secara tebang pilih terhadap kelompok tertentu.
Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah hukum. Maka, hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
Prabowo juga menegaskan tidak memberi ruang bagi kekebalan hukum dan menolak praktik penyalahgunaan wewenang. Ia meminta penindakan tegas terhadap siapa pun yang mempermainkan hukum demi kepentingan pribadi.
Hukum tidak boleh menjadi alat bagi mereka yang punya uang.
Ancaman kejahatan yang harus diantisipasi
Presiden memaparkan sejumlah ancaman kejahatan yang masih memerlukan perhatian serius pemerintah dan aparat penegak hukum. Ancaman tersebut berpotensi menghambat masa depan dan kesejahteraan rakyat.
- Narkotika
- Judi online
- Perdagangan orang
- Kejahatan siber
- Terorisme
- Korupsi
- Praktik ekonomi ilegal
Apresiasi sekaligus peringatan
Meski memberi pujian atas capaian Polri bersama kementerian dan lembaga dalam pemberantasan kejahatan, Presiden mengingatkan agar aparat tidak cepat puas. Ia menyoroti hubungan antara kejahatan ekonomi seperti korupsi dan penyelundupan dengan tingkat kemiskinan.
Presiden menilai kemiskinan sebagian merupakan akibat langsung dari aktivitas korupsi dan kegiatan ekonomi ilegal, sehingga penegakan hukum yang konsisten diperlukan untuk memperbaiki kondisi sosial-ekonomi.
Penutup: arah ke depan
Pesan Prabowo menegaskan bahwa penegakan hukum harus berpihak kepada kepentingan publik dan melindungi kelompok paling rentan. Penguatan integritas aparat dan penindakan terhadap berbagai bentuk kejahatan menjadi kunci untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan masyarakat ke depan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Kemenkeu Pastikan Pembiayaan Awal DDMF Tak Gunakan APBN
Kemenkeu memastikan modal awal DDMF tidak menggunakan APBN; instrumen ini akan biayai proyek strategis lewat...
UKWR RRI 2026: Jurnalis RRI Jakarta Harap Lulus dengan Nilai Memuaskan
Peserta UKWR RRI di Jakarta berharap lulus kompeten; ujian 19-20 Agustus 2026 diikuti 71 peserta.
Wamendikdasmen Tekankan Motivasi dan Pendampingan PJJ di Gorontalo
Wamendikdasmen tinjau PJJ di SMAN 1 Gorontalo, menekankan motivasi, pendampingan keluarga, dan pertemuan lur...
RRI Siapkan Jurnalis Hadapi Migrasi Audiens lewat UKWR ke-54
RRI gelar UKWR ke-54 (19-20 Agustus 2026) untuk meningkatkan kompetensi jurnalis dan menanggapi migrasi audi...
Wamendikdasmen Tinjau PJJ di Gorontalo: Pastikan Anak Tetap Belajar
Wamendikdasmen tinjau PJJ di Gorontalo untuk memastikan anak ATS mendapat pendampingan, motivasi, dan layana...
Gempa M7,7 Guncang NTT: Empat Pasar Rusak dan Rantai Pasok Terganggu
Gempa M7,7 di NTT pada 15 Agustus 2026 merusak empat pasar, termasuk Pasar Inpres Ruteng, dan mengganggu ran...