Prabowo: Program MBG Dorong Perputaran Uang Hingga Rp10,8 M/Desa
Presiden Prabowo Subianto menegaskan program MBG (Makan Bergizi Gratis) menjadi penggerak ekonomi baru di desa pada Sabtu, 16 Mei 2026. Pernyataan itu disampaikan saat peresmian operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pemerintah menilai skema ini dapat meningkatkan perputaran uang lokal, menyerap produksi petani dan peternak, serta memangkas biaya logistik.
Perhitungan perputaran uang di desa
Presiden menjelaskan skenario perhitungan dampak ekonomi program tersebut. Dengan asumsi 3.000 penerima manfaat dan nilai Rp15.000 per porsi, uang yang beredar setiap hari diperkirakan mencapai Rp45 juta. Jika kegiatan berlangsung 20 hari dalam sebulan, total perputaran menjadi sekitar Rp900 juta per bulan.
Menurut Prabowo, hitungan itu setara dengan sekitar Rp10,8 miliar per tahun untuk satu desa, jauh lebih besar dibandingkan alokasi rata-rata dana desa yang sekitar Rp1 miliar per tahun.
“Ini berarti sama dengan Rp10,8 miliar setahun. Sehingga dengan progam MBG setiap harinya akan beredar uang di desa-desa.”
Mendorong usaha lokal dan menyerap produksi
Presiden menegaskan program MBG tidak hanya memberi makanan, tetapi juga menjaga kelangsungan usaha mikro di desa. Skema ini dinilai mampu menyerap hasil produksi pertanian dan peternakan setempat sehingga rantai nilai lokal tetap bergerak.
“Artinya peternak lele, petani bawang merah, pembuat tempe, atau pedagang telur bisa memperoleh penghasilan.”
Dengan permintaan yang stabil dari MBG, pelaku usaha kecil di desa diperkirakan mendapatkan pasar yang lebih pasti, sehingga penghasilan mereka berpotensi meningkat.
Efek pada biaya logistik dan skala nasional
Prabowo juga menyoroti efek pengurangan biaya logistik karena barang dipasarkan langsung di desa. Menurutnya, keberadaan pasar lokal ini memangkas kebutuhan distribusi jarak jauh dan biaya yang terkait.
“Biaya logistik bisa dipangkas karena pasarnya ada di desa sendiri. Berkat MBG, sekian ratus triliun rupiah akan beredar di seluruh desa-desa, kelurahan, dan kabupaten.”
Dengan kata lain, skema yang digulirkan lewat KDKMP diharapkan mendorong sirkulasi uang di tingkat lokal dan memicu multiplier effect pada ekonomi desa.
Implementasi lanjutan program akan menentukan besaran dampak nyata di lapangan, termasuk keterlibatan koperasi desa, ketersediaan pasokan lokal, dan frekuensi pelayanan MBG di setiap wilayah.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Anak Muda Bandung Perkuat Gerakan Selamatkan Pangan
35 pemuda Bandung ikuti pelatihan penyelamatan pangan bersama Hareudang Bandung untuk kurangi pemborosan dan...
KLH Minta Swasta Bangun Sekat Kanal Atasi Karhutla Gambut Kalbar
KLH minta perusahaan swasta bangun sekat kanal di konsesi untuk atasi kebakaran lahan gambut Kalbar dan memp...
BULOG Siapkan Stok Beras Antisipasi Perpanjangan Darurat Gempa NTT
BULOG menyiapkan stok beras hingga 18.500 ton untuk mengantisipasi perpanjangan tanggap darurat gempa di NTT...
Kemensos Salurkan Rp15 Juta untuk 13 Ahli Waris Korban Gempa Nagekeo
Kemensos menyerahkan santunan Rp15 juta kepada 13 ahli waris korban gempa Nagekeo di Posko Berdikari Danga p...
Pemerintah Siapkan Rp1,2 T Cadangan Pangan untuk Bencana 2026
Pemerintah menyiapkan Rp1,2 triliun untuk Cadangan Pangan Pemerintah 2026 dan Rp17,5 triliun untuk bantuan b...
Fadli Zon Siapkan Revitalisasi Situs Budaya di Maluku Utara
Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengumumkan rencana revitalisasi situs budaya di Maluku Utara, fokus pada Terna...