Prabowo: Program MBG Dorong Perputaran Uang Hingga Rp10,8 M/Desa
Presiden Prabowo Subianto menegaskan program MBG (Makan Bergizi Gratis) menjadi penggerak ekonomi baru di desa pada Sabtu, 16 Mei 2026. Pernyataan itu disampaikan saat peresmian operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pemerintah menilai skema ini dapat meningkatkan perputaran uang lokal, menyerap produksi petani dan peternak, serta memangkas biaya logistik.
Perhitungan perputaran uang di desa
Presiden menjelaskan skenario perhitungan dampak ekonomi program tersebut. Dengan asumsi 3.000 penerima manfaat dan nilai Rp15.000 per porsi, uang yang beredar setiap hari diperkirakan mencapai Rp45 juta. Jika kegiatan berlangsung 20 hari dalam sebulan, total perputaran menjadi sekitar Rp900 juta per bulan.
Menurut Prabowo, hitungan itu setara dengan sekitar Rp10,8 miliar per tahun untuk satu desa, jauh lebih besar dibandingkan alokasi rata-rata dana desa yang sekitar Rp1 miliar per tahun.
“Ini berarti sama dengan Rp10,8 miliar setahun. Sehingga dengan progam MBG setiap harinya akan beredar uang di desa-desa.”
Mendorong usaha lokal dan menyerap produksi
Presiden menegaskan program MBG tidak hanya memberi makanan, tetapi juga menjaga kelangsungan usaha mikro di desa. Skema ini dinilai mampu menyerap hasil produksi pertanian dan peternakan setempat sehingga rantai nilai lokal tetap bergerak.
“Artinya peternak lele, petani bawang merah, pembuat tempe, atau pedagang telur bisa memperoleh penghasilan.”
Dengan permintaan yang stabil dari MBG, pelaku usaha kecil di desa diperkirakan mendapatkan pasar yang lebih pasti, sehingga penghasilan mereka berpotensi meningkat.
Efek pada biaya logistik dan skala nasional
Prabowo juga menyoroti efek pengurangan biaya logistik karena barang dipasarkan langsung di desa. Menurutnya, keberadaan pasar lokal ini memangkas kebutuhan distribusi jarak jauh dan biaya yang terkait.
“Biaya logistik bisa dipangkas karena pasarnya ada di desa sendiri. Berkat MBG, sekian ratus triliun rupiah akan beredar di seluruh desa-desa, kelurahan, dan kabupaten.”
Dengan kata lain, skema yang digulirkan lewat KDKMP diharapkan mendorong sirkulasi uang di tingkat lokal dan memicu multiplier effect pada ekonomi desa.
Implementasi lanjutan program akan menentukan besaran dampak nyata di lapangan, termasuk keterlibatan koperasi desa, ketersediaan pasokan lokal, dan frekuensi pelayanan MBG di setiap wilayah.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...