Prabowo: Program MBG Dorong Perputaran Uang Hingga Rp10,8 M/Desa
Presiden Prabowo Subianto menegaskan program MBG (Makan Bergizi Gratis) menjadi penggerak ekonomi baru di desa pada Sabtu, 16 Mei 2026. Pernyataan itu disampaikan saat peresmian operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pemerintah menilai skema ini dapat meningkatkan perputaran uang lokal, menyerap produksi petani dan peternak, serta memangkas biaya logistik.
Perhitungan perputaran uang di desa
Presiden menjelaskan skenario perhitungan dampak ekonomi program tersebut. Dengan asumsi 3.000 penerima manfaat dan nilai Rp15.000 per porsi, uang yang beredar setiap hari diperkirakan mencapai Rp45 juta. Jika kegiatan berlangsung 20 hari dalam sebulan, total perputaran menjadi sekitar Rp900 juta per bulan.
Menurut Prabowo, hitungan itu setara dengan sekitar Rp10,8 miliar per tahun untuk satu desa, jauh lebih besar dibandingkan alokasi rata-rata dana desa yang sekitar Rp1 miliar per tahun.
“Ini berarti sama dengan Rp10,8 miliar setahun. Sehingga dengan progam MBG setiap harinya akan beredar uang di desa-desa.”
Mendorong usaha lokal dan menyerap produksi
Presiden menegaskan program MBG tidak hanya memberi makanan, tetapi juga menjaga kelangsungan usaha mikro di desa. Skema ini dinilai mampu menyerap hasil produksi pertanian dan peternakan setempat sehingga rantai nilai lokal tetap bergerak.
“Artinya peternak lele, petani bawang merah, pembuat tempe, atau pedagang telur bisa memperoleh penghasilan.”
Dengan permintaan yang stabil dari MBG, pelaku usaha kecil di desa diperkirakan mendapatkan pasar yang lebih pasti, sehingga penghasilan mereka berpotensi meningkat.
Efek pada biaya logistik dan skala nasional
Prabowo juga menyoroti efek pengurangan biaya logistik karena barang dipasarkan langsung di desa. Menurutnya, keberadaan pasar lokal ini memangkas kebutuhan distribusi jarak jauh dan biaya yang terkait.
“Biaya logistik bisa dipangkas karena pasarnya ada di desa sendiri. Berkat MBG, sekian ratus triliun rupiah akan beredar di seluruh desa-desa, kelurahan, dan kabupaten.”
Dengan kata lain, skema yang digulirkan lewat KDKMP diharapkan mendorong sirkulasi uang di tingkat lokal dan memicu multiplier effect pada ekonomi desa.
Implementasi lanjutan program akan menentukan besaran dampak nyata di lapangan, termasuk keterlibatan koperasi desa, ketersediaan pasokan lokal, dan frekuensi pelayanan MBG di setiap wilayah.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Jasa Marga Lanjutkan Pemeliharaan Tol Cipularang–Padaleunyi
Jasa Marga melanjutkan pemeliharaan Tol Cipularang–Padaleunyi pada 5–11 Juli 2026, mencakup rekonstruksi, ma...
KLH Sanksi Administrasi atas Kebakaran TPA Jatiwaringin
KLH akan sanksi administrasi TPA Jatiwaringin karena kelalaian; pengawasan dimulai 1 Agustus 2026 dan rehabi...
Tokopedia Bantah PHK, Terapkan Internal Mobility dan Buka 100+ Posisi
Tokopedia tegas: bukan PHK, melainkan penataan tenaga kerja lewat internal mobility dan buka lebih dari 100...
Pelita Air dan BNI Tawarkan Diskon Tiket Domestik hingga Rp360.000
Pelita Air dan BNI beri diskon tiket domestik hingga Rp360.000, pembelian 4–31 Juli 2026 untuk terbang 6 Jul...
Indonesia dan Singapura Sepakati Jaga Keamanan Selat Malaka
Indonesia dan Singapura sepakat memperkuat keamanan Selat Malaka pada pertemuan Leaders' Retreat 6 Juli 2026...
TransNusa Buka Rute Jakarta–Bangkok dan Bali–Wakatobi
TransNusa buka rute Jakarta–Bangkok per 6 Agustus 2026 dan dua rute Denpasar ke Wakatobi dan Waingapu pada J...