Prabowo: Aparat Tak Boleh Lindungi Narkoba, Perjudian, Penyelundupan
Presiden Prabowo Subianto meminta penegak hukum melakukan pembenahan internal menyeluruh agar aparat tidak melindungi praktik ilegal seperti perjudian, narkoba, dan penyelundupan. Pernyataan itu disampaikan saat peresmian Museum Pahlawan Nasional Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu, 17 Mei 2026.
Seruan pembenahan internal aparat
Kepala Negara menekankan integritas aparat menjadi dasar kepercayaan publik. Ia mendesak hakim, polisi, jaksa, dan tentara berani membersihkan institusi masing-masing dari praktik korupsi dan pelanggaran hukum.
Menurut Presiden, aparat yang bersih adalah kunci untuk memberikan pelayanan maksimal kepada rakyat. Oleh karena itu, pembenahan internal harus segera dilaksanakan secara konsisten.
Perintah tegas kepada pimpinan TNI-Polri
Prabowo menyebut telah memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk memulai reformasi internal dalam beberapa waktu terakhir. Langkah ini diharapkan memperkuat profesionalisme institusi keamanan.
Aparat harus berani koreksi diri dan membersihkan institusi sehingga jangan sampai aparat melindungi perjudian, narkoba, dan penyelundupan
Presiden juga meminta aparat kembali menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat. Ia ingin institusi keamanan menjadi lembaga yang dicintai dan dipercaya publik.
Jadilah tentara rakyat dan polisi yang dicintai rakyat. Kepercayaan publik harus dijaga melalui pelayanan bersih
Peresmian Museum Pahlawan Nasional Marsinah
Pesan itu disampaikan bertepatan dengan peresmian Museum Pahlawan Nasional Marsinah di Kabupaten Nganjuk. Museum berdiri di atas lahan seluas 938,6 meter persegi dan dilengkapi gedung utama serta rumah singgah.
Koleksi dan pesan sejarah
Kompleks memajang koleksi pribadi Marsinah yang menggambarkan perjalanan hidupnya sebagai buruh pabrik di Sidoarjo. Barang-barang itu menjadi pengingat perjuangan hak buruh dan keadilan sosial.
- Sepeda onthel milik Marsinah
- Seragam kerja pabrik
- Piagam penghargaan dan dokumen pribadi
Prabowo menilai semangat perjuangan Marsinah relevan dengan tuntutan reformasi penegakan hukum saat ini. Pemerintah ingin memastikan pelayanan hukum berjalan bersih dan berpihak pada masyarakat.
Implikasi dan langkah berikutnya
Perintah pembenahan menuju reformasi internal menandai fokus pemerintah pada penegakan hukum yang transparan. Jika dijalankan konsisten, langkah ini berpotensi memperkuat kepercayaan publik dan meningkatkan akuntabilitas aparat.
Pemantauan publik dan evaluasi berkala akan menentukan apakah reformasi ini menghasilkan institusi yang lebih profesional dan bebas dari praktik ilegal.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
DPR Minta Dana Rekonstruksi Faskes di Manggarai Pasca Gempa
Komisi IX DPR minta alokasi anggaran rekonstruksi faskes di Manggarai pascagempa 21 Agustus 2026; 384 fasili...
Anak Muda Bandung Perkuat Gerakan Selamatkan Pangan
35 pemuda Bandung ikuti pelatihan penyelamatan pangan bersama Hareudang Bandung untuk kurangi pemborosan dan...
KLH Minta Swasta Bangun Sekat Kanal Atasi Karhutla Gambut Kalbar
KLH minta perusahaan swasta bangun sekat kanal di konsesi untuk atasi kebakaran lahan gambut Kalbar dan memp...
BULOG Siapkan Stok Beras Antisipasi Perpanjangan Darurat Gempa NTT
BULOG menyiapkan stok beras hingga 18.500 ton untuk mengantisipasi perpanjangan tanggap darurat gempa di NTT...
Kemensos Salurkan Rp15 Juta untuk 13 Ahli Waris Korban Gempa Nagekeo
Kemensos menyerahkan santunan Rp15 juta kepada 13 ahli waris korban gempa Nagekeo di Posko Berdikari Danga p...
Pemerintah Siapkan Rp1,2 T Cadangan Pangan untuk Bencana 2026
Pemerintah menyiapkan Rp1,2 triliun untuk Cadangan Pangan Pemerintah 2026 dan Rp17,5 triliun untuk bantuan b...