Prabowo: Negara Sukses Harus Berani Akui Kekurangan

Presiden Prabowo SubiantoSarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta Convention Center, Minggu, 28 Juni 2026, yang dihadiri sekitar 2.600 peserta termasuk rektor dan akademisi.

Berani mengakui sebagai syarat perbaikan

Prabowo menegaskan pemerintah harus terbuka menerima kritik dan masukan. Ia menyatakan setiap kelemahan perlu diakui agar dapat dicari solusinya bersama-sama. Menurutnya, menghindari persoalan hanya memperpanjang masalah.

Dengan tegas ia mengatakan bahwa menghadapi kesulitan adalah kewajiban. Pendekatan ini, kata Prabowo, akan memperbaiki tata kelola dan kinerja lembaga negara jika dilakukan konsisten.

Kutipan dari penutupan sarasehan

"Karena saya berkeyakinan bahwa kesulitan itu harus dihadapi. Kesulitan harus dihadapi, dan kita harus berani menghadapi kesulitan, berani mengakui kesulitan, dan bekerja keras mencari solusi terhadap kesulitan,"

Pernyataan itu menjelaskan sikap pemerintahan terhadap tantangan yang muncul dari berbagai sektor, termasuk saran dari dunia akademik dan lembaga riset.

Tindak lanjut usulan akademisi

Prabowo mencatat daftar usulan dan pertanyaan yang disampaikan peserta. Ia memastikan pemerintah tidak akan mengabaikannya, melainkan akan mempelajari dan menindaklanjuti setiap masukan sebagai bagian dari upaya perbaikan.

"Saya janji satu per satu akan saya perhatikan,"

Janji itu disampaikan langsung kepada para rektor dan akademisi, menandai komitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi akademik dalam kebijakan publik.

Pesan untuk organisasi dan negara

Presiden juga menyatakan keyakinan bahwa organisasi dan negara yang sukses adalah yang mampu jujur mengenali kelemahan. Setelah mengenali, langkah selanjutnya adalah mencari dan menerapkan solusi nyata.

Dengan demikian, pendekatan terbuka terhadap kritik serta kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pemangku kepentingan lain dipandangnya sebagai kunci utama menuju perbaikan berkelanjutan.

Kesan utama dari pernyataan Prabowo adalah dorongan untuk mewujudkan budaya pemerintahan yang transparan dan solutif, di mana pengakuan atas kekurangan menjadi langkah awal menuju perubahan.