6.110 Posbakum Resmi Beroperasi di Sumut, Bupati Labuhanbatu Hadir
Medan, 10 Juni — Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas meresmikan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) tingkat desa/kelurahan se-Provinsi Sumatera Utara di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan P. Diponegoro, Medan. Acara yang berlangsung Rabu itu juga memberi penghargaan kepada kepala daerah yang mendukung program bantuan hukum gratis, termasuk Bupati Labuhanbatu dr. Hj. Maya Hasmita, Sp.OG MKM yang hadir bersama Ketua DPRD Arjan Priadi Ritonga dan sejumlah pejabat daerah.
Peresmian dan penghargaan
Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Hukum. Dalam sambutannya, Supratman memberi apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah kabupaten/kota atas komitmen mereka mendirikan Posbakum hingga tingkat desa dan kelurahan.
Atas dukungan Gubernur Bobby Nasution serta para bupati dan wali kota se-Sumatera Utara, capaian ini dapat terlaksana dengan baik. Posbakum yang menjadi harapan masyarakat kini telah terbentuk di seluruh Indonesia
Skala pembentukan Posbakum
Menteri Hukum menjelaskan peresmian bersifat simbolis karena Posbakum telah aktif melayani masyarakat. Di Provinsi Sumatera Utara tercatat 6.110 Posbakum, jumlah yang sepadan dengan jumlah desa dan kelurahan di provinsi itu.
Tujuan dan pendekatan pelayanan
Keberadaan Posbakum dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendampingan dan penyelesaian masalah hukum. Pemerintah pusat dan provinsi mendorong pendekatan Justice Collaborator, yakni penyelesaian yang menekankan musyawarah dan asas keadilan.
Respons Pemerintah Daerah dan Labuhanbatu
Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution, menegaskan dukungan provinsi terhadap program dan regulasi pendukung agar implementasi berjalan optimal. Sementara itu, Bupati Labuhanbatu menegaskan komitmen daerahnya ikut menjamin akses keadilan bagi seluruh warga.
Program ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu untuk memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh perlindungan dan pendampingan hukum
Peserta dan harapan ke depan
Acara dihadiri unsur Forkopimda Provinsi Sumatera Utara, para bupati dan wali kota se-Sumatera Utara, serta tamu undangan lain. Pemerintah berharap Posbakum akan mempercepat penyelesaian masalah sosial dan hukum serta mengurangi ketimpangan akses layanan hukum di tingkat bawah.
Dengan terbangunnya jaringan Posbakum sampai ke desa dan kelurahan, akses layanan bantuan hukum gratis di Sumatera Utara diharapkan semakin menyebar dan memberi dampak langsung bagi warga yang membutuhkan pendampingan hukum.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
450 Guru Ikuti Festival Paduan Suara PGRI Taput 2026
Sebanyak 450 guru dari 15 kecamatan mengikuti Festival Paduan Suara PGRI Taput pada 21 November 2026 di Gedu...
Polres Labuhanbatu Raih Dua Penghargaan di Gelar Operasional Polda Sumut
Polres Labuhanbatu meraih Juara I Keaktifan Pelaporan Harkamtibmas dan Terbaik III Kumulatif pada Gelar Oper...
HDI Medan 2026: Peringatan Inklusif Siap Digelar 3 Desember
Peringatan HDI ke-34 Kota Medan digelar 3 Desember 2026 di Grand Kanaya Hotel untuk mendorong inklusi dan pe...
Aceh Ajukan Isbat Wakaf Blang Padang setelah Persetujuan Presiden
Pemerintah Aceh akan mengajukan isbat wakaf Blang Padang ke Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah Presiden menyetu...
Titik Balik 40: Prof Armiadi Singgung 3 Jebakan Gaya Hidup Modern
Prof Armiadi menyerukan usia 40 sebagai titik balik: hindari hustle culture, candu digital, dan salah tafsir...
Sembilan Puteri Sumut Raih Gelar di Kompetisi Puteri Nasional 2026
Sembilan wakil Sumatera Utara meraih berbagai gelar di pemilihan puteri nasional 2026, dari budaya hingga bu...