Polri Perkuat Mitigasi Karhutla Antisipasi El Nino di Sumsel
Polda Sumatera Selatan bersama Divisi Humas Polri menggelar dialog publik pada Selasa, 19 Mei 2026, di Palembang untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi fenomena El Nino dan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Tujuan dialog dan konteks
Dialog ini bertujuan mengantisipasi potensi karhutla, krisis pangan, serta kabut asap akibat musim kemarau ekstrem yang diprediksi muncul karena El Nino. Pertemuan menyatukan aparat kepolisian, pemerintah daerah, akademisi, dan sektor usaha.
Peserta dan agenda
Forum membahas strategi pencegahan, mitigasi, serta penguatan sistem peringatan dini. Hadir dalam kegiatan itu antara lain unsur kepolisian, pemerintah daerah, akademisi, organisasi masyarakat, sektor lingkungan, dan perkebunan.
Pokok paparan ahli dan instansi
Guru Besar Universitas Sriwijaya, Prof. Dr. Ishak Iskandar, memaparkan analisis klimatologi yang menjelaskan pola pergeseran curah hujan akibat perubahan iklim global. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sumatera Selatan, Dr. Muhammad Iqbal Alisyahbana, menyampaikan strategi penanganan kedaruratan bencana yang difokuskan pada wilayah rawan karhutla.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Sumsel, Herdi Apriansyah, memaparkan rencana restorasi lingkungan. Dinas Perkebunan Sumsel juga memaparkan langkah penguatan sektor perkebunan menghadapi musim kemarau panjang.
Komitmen Polri dan kolaborasi lintas sektor
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, menegaskan perubahan iklim adalah ancaman nyata yang membutuhkan kerja sama semua pihak. Polri menekankan pentingnya komunikasi publik dan kerja sama lintas sektor dalam mitigasi karhutla.
"Polri berkomitmen mengedepankan komunikasi publik yang transparan dan penguatan kerja sama lintas sektor. Kami tidak dapat bekerja sendiri,"
Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, menambahkan perlunya kesamaan persepsi antar-elemen dalam langkah preventif dan penegakan hukum.
"Kami berkomitmen mendukung penuh program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat. Seluruh elemen harus menyamakan persepsi terkait pencegahan karhutla,"
Langkah mitigasi yang dibahas
Forum menekankan beberapa langkah mitigasi operasional yang akan dijalankan secara terpadu.
- Penguatan sistem peringatan dini di wilayah rawan karhutla.
- Pengawasan kawasan gambut dan langkah restorasi lingkungan.
- Edukasi publik terkait larangan pembakaran lahan masyarakat.
- Koordinasi operasi satgas terpadu berbasis roadmap kolaboratif.
Penutup: roadmap dan implikasi
Dialog ditutup dengan perumusan roadmap kolaboratif yang akan menjadi acuan operasional satgas terpadu menghadapi musim kemarau ekstrem. Langkah ini diharapkan menekan risiko karhutla, menjaga stabilitas ekonomi, serta melindungi ketahanan sosial dan lingkungan di Sumatera Selatan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Seleksi PPG Calon Guru 2026 Dibuka, Daftar hingga 25 Juli
Kemendikdasmen buka Seleksi PPG Calon Guru 2026; pendaftaran 27 Juni–25 Juli 2026, syarat ijazah S-1/D-IV da...
Kemenperin Tolak Penyeragaman Kemasan Rokok
Kemenperin menolak penyeragaman kemasan rokok dalam rancangan Permenkes turunan PP 28/2024 dan minta bab sta...
Mahasiswa Dorong Penguatan Pasal 33 UUD 1945 di Tengah Tantangan Ekonomi
Aliansi Mahasiswa Menjawab mendesak penguatan implementasi Pasal 33 UUD 1945 lewat enam poin sikap, dari tat...
KLH Kerahkan Drone Thermal Pantau Kebakaran TPA Jatiwaringin
KLH menurunkan drone thermal sejak 4 Juli 2026 untuk mendeteksi titik api tersembunyi di kebakaran TPA Jatiw...
Kementan Alokasikan AUTP untuk 100 Ribu Hektare Padi 2026
Kementan alokasikan AUTP untuk 100.000 ha padi 2026; premi 3% dengan subsidi 80%, klaim saat kerusakan ≥75%.
Kemenhub Targetkan Tol Prambanan-Purwomartani Operasi Lebaran 2027
Kemenhub menargetkan Jalan Tol Prambanan-Purwomartani beroperasi pada Lebaran 2027 untuk mengurai kepadatan...