Polri Perkuat Mitigasi Karhutla Antisipasi El Nino di Sumsel
Polda Sumatera Selatan bersama Divisi Humas Polri menggelar dialog publik pada Selasa, 19 Mei 2026, di Palembang untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi fenomena El Nino dan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Tujuan dialog dan konteks
Dialog ini bertujuan mengantisipasi potensi karhutla, krisis pangan, serta kabut asap akibat musim kemarau ekstrem yang diprediksi muncul karena El Nino. Pertemuan menyatukan aparat kepolisian, pemerintah daerah, akademisi, dan sektor usaha.
Peserta dan agenda
Forum membahas strategi pencegahan, mitigasi, serta penguatan sistem peringatan dini. Hadir dalam kegiatan itu antara lain unsur kepolisian, pemerintah daerah, akademisi, organisasi masyarakat, sektor lingkungan, dan perkebunan.
Pokok paparan ahli dan instansi
Guru Besar Universitas Sriwijaya, Prof. Dr. Ishak Iskandar, memaparkan analisis klimatologi yang menjelaskan pola pergeseran curah hujan akibat perubahan iklim global. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sumatera Selatan, Dr. Muhammad Iqbal Alisyahbana, menyampaikan strategi penanganan kedaruratan bencana yang difokuskan pada wilayah rawan karhutla.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Sumsel, Herdi Apriansyah, memaparkan rencana restorasi lingkungan. Dinas Perkebunan Sumsel juga memaparkan langkah penguatan sektor perkebunan menghadapi musim kemarau panjang.
Komitmen Polri dan kolaborasi lintas sektor
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, menegaskan perubahan iklim adalah ancaman nyata yang membutuhkan kerja sama semua pihak. Polri menekankan pentingnya komunikasi publik dan kerja sama lintas sektor dalam mitigasi karhutla.
"Polri berkomitmen mengedepankan komunikasi publik yang transparan dan penguatan kerja sama lintas sektor. Kami tidak dapat bekerja sendiri,"
Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, menambahkan perlunya kesamaan persepsi antar-elemen dalam langkah preventif dan penegakan hukum.
"Kami berkomitmen mendukung penuh program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat. Seluruh elemen harus menyamakan persepsi terkait pencegahan karhutla,"
Langkah mitigasi yang dibahas
Forum menekankan beberapa langkah mitigasi operasional yang akan dijalankan secara terpadu.
- Penguatan sistem peringatan dini di wilayah rawan karhutla.
- Pengawasan kawasan gambut dan langkah restorasi lingkungan.
- Edukasi publik terkait larangan pembakaran lahan masyarakat.
- Koordinasi operasi satgas terpadu berbasis roadmap kolaboratif.
Penutup: roadmap dan implikasi
Dialog ditutup dengan perumusan roadmap kolaboratif yang akan menjadi acuan operasional satgas terpadu menghadapi musim kemarau ekstrem. Langkah ini diharapkan menekan risiko karhutla, menjaga stabilitas ekonomi, serta melindungi ketahanan sosial dan lingkungan di Sumatera Selatan.
Berita Terkait
Mensos: Sekolah Rakyat Harus Akuntabel dan Bebas Korupsi
Mensos minta Sekolah Rakyat dijalankan akuntabel dan bebas korupsi; program beroperasi di 166 titik dengan t...
Bapanas Gandeng UNS Perkuat Ketahanan Pangan Berbasis Data
Bapanas dan FMIPA UNS teken kerja sama di Jakarta (19 Mei 2026) untuk perkuat ketahanan pangan lewat riset d...
Stok Beras Rekor 5,37 Juta Ton, Pemerintah Antisipasi Kemarau 2026
Stok beras nasional mencapai 5,37 juta ton per 18 Mei 2026, rekor baru; pemerintah perkuat cadangan menjelan...
Bantuan Combine Harvester Tiba, Petani Tuban Panen Modern
Kementan salurkan corn combine harvester ke Tuban untuk percepat panen dan modernisasi, dukungan jelang pane...
Prabowo: PDIP Tidak Gabung Pemerintahan Agar Awasi Eksekutif
Prabowo menghormati keputusan PDI-P tak bergabung di pemerintahan, menyebut hal itu penting untuk mengawasi...
Wamentan: Prabowo Bentuk BUMN Khusus Ekspor untuk Kikis Feodalisme
Wamentan Sudaryono mengatakan pembentukan BUMN Khusus Ekspor dimaksudkan menghentikan transfer pricing, unde...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!