PKS Dorong Evaluasi Perda Penanggulangan Kemiskinan Medan

Medan — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Medan meminta evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Permintaan itu disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian jawaban fraksi terhadap tanggapan kepala daerah atas Ranperda perubahan Perda, Senin (26/10). Fraksi PKS menyorot akurasi data desil masyarakat, efektivitas penggunaan anggaran, dan mekanisme penyaluran bantuan sosial.

Sorotan utama Fraksi PKS

Juru Bicara Fraksi PKS sekaligus Ketua Fraksi, Zulham Efendi, menegaskan perubahan regulasi harus menjadi momentum evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan. Menurutnya, evaluasi penting agar program lebih tepat sasaran dan terukur. Fraksi menuntut penjelasan Pemko Medan mengenai capaian Perda selama ini.

"Perubahan regulasi perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan agar lebih tepat sasaran, terukur, dan sesuai dengan kondisi nyata masyarakat,"

Ketepatan data desil dan mekanisme koreksi

Fraksi PKS mempertanyakan keterlibatan Pemko Medan dalam penetapan kategori desil masyarakat. Mereka juga meminta langkah koreksi bila ditemukan ketidaksesuaian antara kondisi ekonomi warga dan kategori desil yang ditetapkan. Akurasi data disebut krusial agar bantuan sosial menjangkau penerima yang benar-benar membutuhkan.

"Pemerintah harus memastikan data masyarakat sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, perlu ada mekanisme koreksi yang jelas agar masyarakat yang berhak tidak kehilangan akses terhadap bantuan,"

Pengukuran efektivitas program dan anggaran

Fraksi PKS menyorot pula efektivitas berbagai program penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan. Mereka meminta Pemko menjelaskan program mana yang paling berdampak dan metode yang dipakai untuk mengukur keberhasilan. Selain itu, Fraksi mempertanyakan besaran anggaran dua tahun terakhir untuk program ini dan indikator pemanfaatannya.

"Bagi Fraksi PKS, keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan atau jumlah bantuan yang disalurkan. Lebih dari itu, diperlukan ukuran yang jelas untuk mengetahui apakah program pemerintah benar-benar mampu memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat dan mengurangi beban keluarga miskin,"

Implikasi dan langkah ke depan

Fraksi PKS menuntut transparansi data serta mekanisme evaluasi yang regular dan berbasis bukti. Permintaan ini mengarah pada kebutuhan perbaikan tata kelola bantuan sosial dan penguatan indikator kinerja program. Ke depan, DPRD dan Pemko diharapkan menyepakati mekanisme evaluasi yang mampu menjamin efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Medan.