PDI Perjuangan: Perubahan APBD Sumenep Harus Pro Rakyat

SUMENEP — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep mengingatkan agar perubahan anggaran daerah pada Perubahan APBD 2026 tetap berpijak pada kepentingan masyarakat. Pernyataan disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi, Wahyudi, saat rapat paripurna DPRD Sumenep di Gedung Nusantara, Rabu (19/8/2026), menyusul laporan nota keuangan yang mencatat kenaikan PAD namun penurunan belanja daerah.

Ringkasan perubahan anggaran

Dalam nota keuangan Bupati, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik sebesar Rp40,77 miliar atau sekitar 12,20 persen, dari semula Rp334,30 miliar menjadi sekitar Rp375,08 miliar pada Perubahan APBD 2026. Sementara itu, anggaran belanja daerah mengalami penurunan sekitar Rp42,34 miliar atau 1,59 persen.

Kritik dan pesan Fraksi PDI Perjuangan

Wahyudi menilai kenaikan PAD menunjukkan perkembangan ekonomi daerah yang positif. Namun ia menekankan bahwa efisiensi belanja tidak boleh menggeser arah pembangunan yang berorientasi pada kepentingan rakyat.

Pengurangan anggaran jangan sampai mengubah haluan visi dan misi kerakyatan yang menjadi tujuan kita bersama.

Menurut Fraksi, kualitas perencanaan dan pelaksanaan perubahan anggaran harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar tata kelola anggaran.

Prioritas pembangunan dan implikasi sosial

Fraksi PDI Perjuangan meminta agar penyesuaian belanja tetap mempertimbangkan prioritas pembangunan dan persoalan strategis masyarakat. Beberapa fokus yang disebutkan meliputi kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan responsivitas kebijakan terhadap aspirasi publik.

• Prinsip ekonomi: efisiensi dan efektivitas pengeluaran.
• Keadilan dan akuntabilitas: alokasi harus menyasar kelompok paling membutuhkan.
• Responsivitas: anggaran menjadi instrumen merespons aspirasi masyarakat.

Kami berharap perubahan APBD 2026 tetap menjadi instrumen untuk merespons setiap aspirasi masyarakat dan mengatasi persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di Kabupaten Sumenep.

Fraksi menegaskan bahwa kualitas belanja daerah harus benar-benar diarahkan pada kebutuhan prioritas. Dengan demikian, perubahan anggaran tidak sekadar penyesuaian angka, tetapi mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat Sumenep.