Surabaya Minta Perlindungan untuk Pedagang Pasar Tradisional
SURABAYA — Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Baktiono, meminta pemerintah hadir melindungi pedagang pasar tradisional dari tekanan persaingan pasar modern, perdagangan daring, dan pasar murah.
Permintaan itu disampaikan seusai rapat koordinasi bersama DPD APPSI Kota Surabaya, Dinas Perdagangan, dan Dinas Koperasi Surabaya pada Selasa, 18 Agustus 2026. Baktiono menilai tanpa kebijakan proaktif, pedagang kecil akan terus terdesak.
Keluhan pedagang dan peserta rapat
Rapat digelar setelah APPSI menyampaikan keluhan atas beban persaingan yang makin berat. Pedagang tradisional menghadapi pasar murah yang digelar instansi, ritel modern, supermarket, minimarket, dan perdagangan daring.
Ketua DPD APPSI Kota Surabaya, Supriyadi, menjelaskan masalah utama adalah akses ke produsen yang tidak setara. Pedagang pasar cenderung membeli melalui rantai distribusi panjang sehingga harga kulakan lebih tinggi.
"Pedagang pasar tradisional membutuhkan perlindungan dan keberpihakan pemerintah. Jangan sampai pasar murah yang digelar berbagai instansi justru membuat pedagang pasar tradisional semakin sulit bertahan," ujar Supriyadi.
Usulan: jembatan ke produsen dan sistem informasi harga
APPSI mengusulkan pemerintah bertindak bukan hanya sebagai pemungut retribusi, tetapi juga sebagai jembatan antara pedagang dan produsen atau distributor. Dengan rantai distribusi yang lebih pendek, biaya kulakan diharapkan turun.
Selain itu, asosiasi mengajukan pembangunan sistem informasi harga kebutuhan pokok yang mudah diakses publik. Sistem itu diusulkan memuat harga eceran dan grosir komoditas penting seperti beras, cabai, bawang, gula, garam, dan minyak.
Transparansi harga dinilai memberi acuan bagi pedagang sekaligus membantu konsumen menilai kewajaran harga di pasar.
Fungsi sosial pasar tradisional dan peran koperasi
Baktiono menyoroti bahwa pasar tradisional memiliki fungsi sosial dan budaya, bukan semata aktivitas ekonomi. Ia menegaskan pasar selama ini menjadi ruang interaksi sosial lintas kelas.
"Pasar tradisional bukan sekadar pasar biasa. Di situ ada ciri khas budaya. Dulu berbagai kalangan berkumpul, berkomunikasi tanpa sekat," kata Baktiono.
Ia juga mendorong sinergi antara Koperasi Merah Putih dan koperasi daerah yang sudah berjalan. Menurut Baktiono, koperasi dapat memperkuat posisi tawar pedagang melalui pembelian kolektif dan pemangkasan rantai distribusi.
Politikus itu menyinggung gagasan Mohammad Hatta tentang koperasi sebagai kekuatan ekonomi kerakyatan dan meminta pemerintah menghidupkan kembali peran koperasi itu.
Langkah tindak lanjut
Rapat koordinasi menghasilkan komitmen menindaklanjuti keluhan pedagang dan menyusun solusi bersama. Pemerintah diminta merancang kebijakan yang memberi kesempatan adil bagi pedagang kecil untuk beradaptasi tanpa kehilangan ruang usaha.
Pertahanan pasar tradisional dianggap penting untuk menjaga keberlangsungan ekonomi rakyat kecil dan nilai sosial yang melekat di pasar.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
Armuji Tegaskan: Kader PDIP Surabaya Dilarang Main Proyek
Armuji mengingatkan kader PDIP Surabaya agar tidak bermain proyek, menarik uang, atau menjanjikan pekerjaan;...
Blumbang Gedhe Jadi Destinasi Wisata Baru, Penataan Dimulai Awal 2027
Pemkab Blitar menata Blumbang Gedhe di Desa Soso sebagai destinasi wisata baru mulai awal 2027, dengan melib...
PDI Perjuangan Sampang Distribusikan Air dan Gelar Salat Istisqa
DPC PDI Perjuangan Sampang mendistribusikan air bersih dan menggelar salat Istisqa di Desa Labuhan, Sreseh,...
BUMDes dan Koperasi Tani Didorong Jadi Kunci Atasi Kemiskinan Tuban
Ony Setiwan mendorong optimalisasi BUMDes dan koperasi tani di Tuban untuk tingkatkan pendapatan desa dan ku...
Optimalkan BUMDes dan Koperasi, Ony Dorong Pengentasan Kemiskinan Tuban
Ony Setiwan minta optimalisasi BUMDes, koperasi tani, infrastruktur, dan akses pembiayaan untuk entaskan kem...
APBN 2027: Rp4.106T untuk Perlindungan dan Kesejahteraan Rakyat
APBN 2027 menempatkan Rp4.106,3 triliun untuk pertumbuhan, perlindungan sosial, pendidikan, pangan, dan peme...