DPRD Jember Minta Pangkas Anggaran Rp2,8 Miliar untuk Stiker Bantuan

JEMBER — Dua anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember, Wahyu Prayudi Nugroho dan Indi Naidha, meminta Pemerintah Kabupaten Jember memangkas anggaran pencetakan stiker penerima bantuan sosial senilai Rp2,8 miliar. Permintaan disampaikan saat rapat pembahasan KUPA-PPAS pada Selasa (18/8/2026). Mereka menilai besaran anggaran tidak sebanding untuk sekadar mencetak stiker dan mengusulkan alternatif berbasis teknologi.

Usulan penyederhanaan stiker dan pemanfaatan barcode

Wahyu, yang akrab disapa Nuki, mengusulkan agar Pemkab menggunakan satu jenis stiker saja dengan barcode untuk menandai penerima bantuan. Menurutnya, penyatuan jenis stiker cukup untuk identifikasi sekaligus menghemat biaya pencetakan.

“Jadi satu bisa. Yang urgensi ini sebenarnya barcode-nya,”

Indi Naidha mendukung gagasan itu dan mempertanyakan perhitungan jumlah stiker. Ia mengingatkan bahwa tidak semua penduduk Jember berhak menerima bantuan sosial.

“Penduduk Jember 2,6 juta, kan tidak semua miskin. Tidak mungkin dikasih stiker semua,”

Rincian anggaran stiker dalam Perubahan APBD 2026

Pemkab Jember mengalokasikan total Rp2,8 miliar untuk mencetak 703 ribu stiker penerima bantuan sosial dalam Perubahan APBD 2026. Rincian alokasi disebut sebagai berikut.

Alasan Pemkab dan keberatan DPRD

Kepala Dinas Sosial Jember, Akhmad Helmi Luqman, mengatakan stiker diperlukan agar petugas dan warga mudah mengenali rumah penerima bantuan. Usulan ini muncul setelah petugas Badan Pusat Statistik menemukan sejumlah warga yang mengaku tidak pernah menerima bantuan atau lupa pernah menerimanya.

“Jadi, nantinya kita tempeli rumah-rumah penerima bantuan,”

Meski demikian, anggota DPRD menilai rencana itu masih bisa diefisienkan. Mereka mendorong penyederhanaan jenis stiker dan pemanfaatan teknologi seperti barcode untuk menekan biaya tanpa mengorbankan fungsi verifikasi.

Implikasi dan langkah berikutnya

Pembahasan anggaran ini berlanjut dalam proses KUPA-PPAS. Jika DPRD berhasil meyakinkan eksekutif, Pemkab dapat meninjau kembali desain dan volume pencetakan stiker, atau mengganti sebagian anggaran untuk solusi digital. Keputusan akhir akan menentukan apakah anggaran dicadangkan tetap pada angka semula atau direvisi demi efisiensi anggaran.