Komisi IV Apresiasi Pemangkasan Aturan Distribusi Pupuk

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, menyatakan apresiasi atas kebijakan pemerintah yang memangkas aturan untuk mempercepat distribusi pupuk kepada petani. Pernyataan disampaikan melalui keterangan resmi pada Sabtu, 27 Juni 2026, terkait upaya pemotongan 145 aturan yang dinilai menghambat akses pupuk.

Pemangkasan aturan percepat akses pupuk

Titiek Soeharto menilai pemangkasan itu membuat proses pengadaan dan penyaluran pupuk menjadi lebih singkat. Ia mengatakan perubahan prosedur bertujuan agar petani mendapatkan pupuk tepat waktu. Komisi IV akan terus melakukan pengawasan agar aturan baru berjalan efektif.

"Kami menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang sudah memotong aturan-aturan yang tadinya itu 145 aturan untuk mendapatkan pupuk ini. Ini dipotong, diperpendek sekali sehingga petani dapat pupuk ini tepat waktu,"

Penurunan harga pupuk untuk ringankan beban petani

Selain menyederhanakan regulasi, Titiek juga memberi apresiasi atas kebijakan penurunan harga pupuk bersubsidi. Pemerintah memberikan potongan harga sehingga pupuk lebih terjangkau bagi petani. Menurutnya, kebijakan ini meningkatkan semangat bercocok tanam.

"Pemerintah sudah memberikan diskon pada harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen sehingga ini sangat membantu bagi petani-petani. Sehingga petani lebih bergairah lagi untuk bercocok tanam dalam rangka kita segera swasembada pangan ini,"

Peran data dan e-RDKK untuk penyaluran tepat sasaran

Komisi IV menyoroti pentingnya akurasi data petani sebagai dasar penyaluran pupuk subsidi. Penggunaan sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) dinilai krusial untuk memastikan alokasi sesuai kebutuhan nyata di lapangan.

Data yang akurat membantu menentukan jumlah pupuk, waktu penggunaan, dan jenis pupuk yang cocok untuk setiap komoditas. Tanpa data yang tepat, penyaluran berisiko tidak sasaran dan menimbulkan pemborosan.

Penyuluh pertanian dan pengawasan distribusi

Titiek menekankan pentingnya peran aktif penyuluh pertanian. Penyuluh diminta memberi edukasi kepada petani tentang cara mengisi dan memperbarui data di e-RDKK. Langkah ini dianggap sebagai kunci agar administrasi dan distribusi berjalan lancar.

Komisi IV juga menegaskan bahwa pengawasan akan terus dilakukan untuk memastikan pupuk subsidi disalurkan tepat waktu dan dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi. Pengawasan dianggap penting karena pupuk berperan utama dalam menjaga produktivitas pertanian.

Dengan kombinasi penyederhanaan regulasi, penurunan harga, dan perbaikan basis data, Komisi IV berharap program penyaluran pupuk subsidi menjadi lebih efektif. Langkah-langkah ini diharapkan mempercepat upaya swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani di masa mendatang.