Kemen PPPA Perkuat Kolaborasi Lawan TPPO di Era Digital
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mengajak pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), khususnya di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Ajakan itu disampaikan Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Desy Andriani, pada Peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang di Jakarta Selatan, Kamis, 30 Juli 2026.
Kuatkan sinergi antarlembaga
Desy menilai TPPO merupakan kejahatan luar biasa yang menimbulkan dampak serius bagi korban. Oleh sebab itu, penanganan harus bersifat menyeluruh, dari hulu hingga hilir. Ia mengapresiasi pembentukan enam sub gugus tugas yang menjadi bagian dari penguatan sinergi antarlembaga.
"Kita menyadari setiap dampak yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang akan menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap korban. Untuk itu, kita harus senantiasa memperkuat kolaborasi mulai dari hulu sampai ke hilir,"
Peran masyarakat dan media
Selain aparat penegak hukum dan lembaga pemerintah, Desy menekankan keterlibatan elemen masyarakat luas sebagai penopang pencegahan. Ia menyebut peran media massa dan unsur pentahelix semakin penting dalam mendeteksi dan menanggapi modus-modus baru yang memanfaatkan teknologi informasi.
"Peran serta seluruh masyarakat dan media massa yang tergabung dalam pentahelix. Hal tersebut menjadi sebuah modalitas bagi kita untuk melawan perdagangan orang yang semakin meningkat dari tahun ke tahun,"
Tantangan era digital
Menurut Desy, perkembangan teknologi digital memiliki dua sisi: memudahkan layanan namun juga dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk merayu calon korban. Ia mengingatkan bahwa pola perekrutan dan eksploitasi kini kian beragam karena platform daring.
Dampak bagi korban dan kebutuhan penanganan
Desy menggambarkan dampak TPPO yang sangat berat bagi korban, mulai dari cedera fisik hingga tekanan psikologis berat dan kematian. Karena sifatnya yang melanggar harkat dan martabat manusia, ia menegaskan penanganan harus serius dan komprehensif.
"TPPO jelas merupakan bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang melanggar harkat, martabat, dan hak asasi manusia. TPPO bukan merupakan kejahatan biasa, namun kejahatan yang sangat luar biasa sehingga memerlukan penanganan serius dan komprehensif,"
Desy menyimpulkan bahwa penguatan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk memberikan perlindungan efektif dan menekan angka perdagangan orang di Indonesia. Langkah koordinasi, peningkatan kapasitas, dan kesadaran publik dinilai krusial untuk menghadapi tantangan digital ke depan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...