DPR Bahas Fiskal Daerah dan Tata Kelola P3K Saat Reses

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan DPR tetap menggelar rapat kerja pada masa reses untuk membahas persoalan mendesak, termasuk kondisi fiskal daerah dan tata kelola P3K. Pernyataan itu disampaikan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 30 Juli 2026.

Rapat kerja saat masa reses

DPR menggelar pertemuan bersama Kementerian Dalam Negeri dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi). Pertemuan ini dimaksudkan untuk menampung isu strategis yang membutuhkan tindak lanjut cepat.

Dasco mengatakan rapat digelar karena sejumlah masalah dinilai mendesak dan bersinggungan langsung dengan pengelolaan keuangan daerah.

Isu fiskal dan prioritas pembahasan

Dalam rapat tersebut, beberapa isu utama diidentifikasi sebagai prioritas. Isu ini mencakup situasi anggaran daerah dan faktor yang memengaruhinya.

"Yakni mulai dari kondisi fiskal daerah, inflasi, pembangunan daerah, dana bagi hasil, remunerasi. Dan juga berbagai usulan dari pemerintah daerah melalui Komisi II DPR RI"

Dasco menyampaikan daftar isu tersebut sebagai fokus pembahasan DPR bersama kementerian dan asosiasi daerah. Tujuannya adalah untuk mencari solusi yang dapat menjaga stabilitas fiskal dan kelanjutan layanan publik di daerah.

Tata kelola pengangkatan P3K

Selain fiskal, tata kelola pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) menjadi sorotan. DPR telah membahas hal ini sebelumnya bersama Menteri PANRB dan Menteri Dalam Negeri.

"Kewenangan yang diberikan kepada kepala daerah perlu dibenahi tata kelolanya. Supaya tidak terjadi penumpukan honorer atau P3K baru di daerah"

Dasco menilai pengangkatan P3K yang sering berlangsung setelah pilkada berpotensi menambah beban anggaran daerah. Karena itu, perbaikan aturan dan mekanisme perlu segera dibahas.

Dampak dan langkah ke depan

Perbaikan tata kelola diharapkan menghasilkan pengelolaan aparatur yang lebih tertib dan pengendalian belanja daerah yang lebih baik. Hal ini penting untuk menjaga kesehatan fiskal di tingkat daerah.

DPR akan melanjutkan dialog teknis dengan kementerian terkait dan pemda untuk merumuskan rekomendasi yang dapat diaplikasikan di daerah. Langkah ini ditujukan agar kebijakan pengangkatan pegawai tidak menimbulkan tekanan fiskal baru.

Dasco berharap langkah-langkah yang dihasilkan rapat bisa memberikan kepastian aturan dan membantu pemerintah daerah mengelola anggaran secara lebih berkelanjutan.