Prabowo Akui Dilema Kereta Cepat dan Pelayanan Kota Kecil

Presiden Prabowo Subianto mengakui adanya dilema dalam pengembangan transportasi perkeretaapian nasional terkait pembangunan kereta cepat dan kebutuhan layanan di kota-kota kecil. Pernyataan itu disampaikan saat peresmian revitalisasi tahap pertama bangunan cagar budaya Stasiun Semarang Tawang, Semarang, Jawa Tengah, Kamis, 30 Juli 2026. Ia menekankan infrastruktur harus memberi manfaat merata bagi masyarakat.

Dilema modernisasi vs jangkauan layanan

Menurut Presiden, upaya mengejar modernisasi dan teknologi terkadang membuat kota-kota kecil terabaikan. Ia mengingatkan bahwa tujuan akhir teknologi transportasi adalah melayani rakyat. Pernyataan ini disampaikan langsung pada acara peresmian revitalisasi stasiun bersejarah tersebut.

"Kadang-kadang dilema, ingin kereta api cepat akhirnya kota-kota kecil tidak terlayani. Kita mengejar modernisasi, mengejar teknologi, tapi ingat teknologi, semua sarana adalah untuk melayani rakyat,"

Kereta api sebagai layanan publik dan instrumen ekonomi

Presiden menegaskan pemerintah memandang kereta api bukan sekadar alat komersial. Di banyak negara, kereta api berfungsi sebagai layanan publik yang mendukung mobilitas dan perekonomian.

"Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat. Kereta api adalah instrumen sesungguhnya daripada demokratisasi ekonomi,"

Ia menambahkan kereta api penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah karena memberikan angkutan penumpang murah serta menjadi sarana logistik yang efisien.

Rencana pengembangan jaringan nasional

Meski mengakui dilema, Presiden menyatakan pemerintah akan melanjutkan perluasan jaringan perkeretaapian nasional. Ia menyebut proyek Trans-Sumatra yang tengah berjalan dan menyampaikan rencana membuka Trans-Kalimantan setelahnya.

"Habis Trans-Sumatra nanti Trans-Kalimantan kalau bisa bersamaan kita mulai,"

Pesan khusus juga disampaikan kepada PT Kereta Api Indonesia agar pembangunan dan layanan memperhatikan pemerataan manfaat.

Konsekuensi bagi masyarakat

Jika pernyataan tersebut diimplementasikan, implikasinya mencakup perluasan akses transportasi bagi daerah kota kecil dan peningkatan peran kereta sebagai moda logistik. Pemerintah diharapkan menyeimbangkan investasi teknologi tinggi dengan subsidi atau kebijakan layanan publik untuk menjamin aksesibilitas.

Penekanan Presiden pada pemerataan ini menunjukkan arah kebijakan yang mengutamakan manfaat sosial selain aspek teknis dan ekonomi dalam proyek perkeretaapian ke depan.