Pratikno Tekankan Percepatan Rehab-Rekon Pascabencana di Sumatra
Menko PMK Pratikno menegaskan percepatan pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana menjadi prioritas pemerintah untuk memulihkan masyarakat terdampak di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Pernyataan itu disampaikan pada konferensi pers di kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis, 18 Juni 2026.
Percepatan pelaksanaan di lapangan
Pratikno menekankan keberhasilan pemulihan bukan semata soal pencairan anggaran. Yang utama adalah memastikan program segera dirasakan oleh warga di lapangan. Pemerintah pusat fokus mempercepat implementasi agar bantuan dan perbaikan infrastruktur nyata terlihat di daerah terdampak.
"Yang perlu dikawal bukan hanya pencairan anggaran. Tetapi juga bagaimana program bisa dilaksanakan secepat-cepatnya di lapangan," kata Pratikno sebagai Ketua Tim Pengarah Satgas Rehab-Rekon Pascabencana.
Penyaluran anggaran dan proses administrasi
Menurut Pratikno, sebagian besar anggaran untuk kementerian dan lembaga telah disalurkan ke daerah. Namun beberapa alur penganggaran masih dalam proses penyelesaian. Pemerintah berupaya mempercepat proses administrasi agar dana bisa digunakan lebih cepat untuk kebutuhan mendesak.
"Sebagian besar anggaran untuk KL (Kementerian/Lembaga) sudah turun. Kemudian ada yang masih berproses," ujarnya.
Pengawasan, monitoring, dan akuntabilitas
Pemerintah menaruh perhatian pada aspek pengawasan untuk menjaga akuntabilitas pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Langkah ini meliputi peningkatan monitoring, pelaporan berkala, dan evaluasi agar tidak terjadi penyimpangan atau tumpang tindih program.
Pratikno mengatakan pengawasan juga penting untuk memastikan kebutuhan penting masyarakat tidak terlewat selama proses pemulihan.
Koordinasi antar lembaga dan daerah
Untuk mempercepat pelaksanaan, pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan kementerian teknis, BNPB, dan pemerintah daerah. Sinergi ini ditujukan untuk menyelaraskan prioritas dan mempercepat realisasi kegiatan di lapangan.
Daerah terdampak yang menjadi fokus yakni:
- Aceh
- Sumatra Utara
- Sumatra Barat
Dengan kombinasi percepatan administrasi, penguatan pengawasan, dan koordinasi lintas lembaga, pemerintah berharap proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
Ke depan, pemerintah akan terus memantau perkembangan di lapangan dan menyesuaikan langkah sesuai kebutuhan masyarakat agar pemulihan pascabencana berlangsung efektif dan berkelanjutan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Mendagri Waspadai Gempa Susulan di NTT, Penanganan Dimulai di Pelabuhan
Mendagri Tito Karnavian mengingatkan potensi gempa susulan di NTT; Kementerian PU akan asesmen kerusakan di...
Seskab: 253 Ton Bantuan Logistik Telah Dikirim ke NTT
Seskab Teddy menyatakan pemerintah telah mengirimkan 253 ton bantuan logistik ke NTT; lima pesawat berangkat...
BMKG: 2.768 Gempa Susulan Guncang Flores Setelah M7,7
BMKG mencatat 2.768 gempa susulan setelah gempa M7,7 di Flores hingga 19 Agustus 2026; terbesar M6,2, 81 kej...
KPK: Korupsi Tak Selalu Berbentuk Uang, Bisa Lewat Kebijakan
KPK mengingatkan korupsi tak selalu berbentuk uang; kebijakan yang dimanipulasi bisa merugikan publik dan li...
KPK Kaitkan Korupsi Kebijakan dengan Kerusakan Hutan Kalimantan
KPK menyebut korupsi kebijakan ikut memicu kerusakan hutan Kalimantan; isu ini diangkat dalam Youth Camp 202...
Kemenhub Perkuat Pengawasan Keselamatan Pelayaran
Kemenhub memperkuat pengawasan keselamatan pelayaran dengan pemeriksaan muatan dan stabilitas kapal sebelum...