Menko Muhaimin Percepat Rehab Rekon Pascabencana di Sumatera

Menko PM Muhaimin Iskandar mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi di Sumatera untuk memprioritaskan pemulihan masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan di Jakarta pada Jumat, 19 Juni 2026. Pemerintah menargetkan pemulihan kehidupan sosial-ekonomi warga terdampak berjalan cepat dan berkelanjutan, tidak hanya membangun kembali fasilitas fisik.

Kemajuan penanganan dan pemulihan layanan

Pemerintah melaporkan adanya kemajuan signifikan dalam penanganan pascabencana. Ketersediaan BBM, LPG, internet, dan listrik telah kembali di banyak titik terdampak.

Selain itu, layanan komunikasi satelit Starlink juga dipasang untuk membuka akses ke daerah terisolasi. Hal ini diharapkan mempercepat koordinasi bantuan dan pemulihan ekonomi setempat.

Muhaimin menyoroti bangkitnya kegiatan usaha kecil. UMKM, warung, kedai, restoran, dan kafe dilaporkan mulai beroperasi kembali, menjadi tanda pemulihan aktivitas ekonomi rakyat.

"Rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya membangun kembali infrastruktur yang rusak dan memastikan masyarakat dapat kembali berusaha, bekerja, dan memperoleh penghidupan yang layak. Pemulihan ekonomi rakyat harus berjalan seiring dengan pembangunan fisik,"

Sarana dasar dan penanganan sungai

Pemerintah mempercepat penyediaan air bersih dan sanitasi melalui pembangunan MCK dan sumur bor di wilayah terdampak. Langkah ini ditujukan untuk mencegah krisis kesehatan pascabencana.

Dari 137 sungai yang terdampak, 33 telah ditangani. Proses penanganan masih berjalan pada 104 sungai dan 38 muara sungai yang membutuhkan intervensi teknis lanjutan.

Laporan juga menyebutkan lebih dari 170.000 rumah terdampak telah menerima bantuan, sementara pembangunan hunian sementara hampir seluruhnya selesai di banyak lokasi.

"Pemulihan ekonomi masyarakat terus berjalan, UMKM mulai bangkit, termasuk warung, kedai, restoran, dan kafe kembali beroperasi. Lebih dari 170 ribu rumah terdampak menerima bantuan, sementara pembangunan hunian sementara hampir seluruhnya telah selesai,"

Pendanaan, pengawasan, dan koordinasi lintas lembaga

Pemerintah menegaskan percepatan pengajuan dan pencairan anggaran untuk mempercepat program rehabilitasi. Penguatan pengawasan program lintas kementerian dan lembaga juga mendapat prioritas.

Koordinasi antarinstansi diarahkan agar pemulihan berjalan efektif, terarah, dan tepat sasaran. Langkah ini mencakup pengawasan pelaksanaan anggaran dan evaluasi berkala hasil pemulihan.

Ke depan, pemerintah akan terus memantau progres di lapangan dan menyesuaikan intervensi sesuai kebutuhan warga terdampak. Fokus utama tetap pada pemulihan mata pencaharian dan kembalinya aktivitas sosial-ekonomi secara berkelanjutan.