Menko Muhaimin Percepat Rehab Rekon Pascabencana di Sumatera
Menko PM Muhaimin Iskandar mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi di Sumatera untuk memprioritaskan pemulihan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan di Jakarta pada Jumat, 19 Juni 2026. Pemerintah menargetkan pemulihan kehidupan sosial-ekonomi warga terdampak berjalan cepat dan berkelanjutan, tidak hanya membangun kembali fasilitas fisik.
Kemajuan penanganan dan pemulihan layanan
Pemerintah melaporkan adanya kemajuan signifikan dalam penanganan pascabencana. Ketersediaan BBM, LPG, internet, dan listrik telah kembali di banyak titik terdampak.
Selain itu, layanan komunikasi satelit Starlink juga dipasang untuk membuka akses ke daerah terisolasi. Hal ini diharapkan mempercepat koordinasi bantuan dan pemulihan ekonomi setempat.
Muhaimin menyoroti bangkitnya kegiatan usaha kecil. UMKM, warung, kedai, restoran, dan kafe dilaporkan mulai beroperasi kembali, menjadi tanda pemulihan aktivitas ekonomi rakyat.
"Rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya membangun kembali infrastruktur yang rusak dan memastikan masyarakat dapat kembali berusaha, bekerja, dan memperoleh penghidupan yang layak. Pemulihan ekonomi rakyat harus berjalan seiring dengan pembangunan fisik,"
Sarana dasar dan penanganan sungai
Pemerintah mempercepat penyediaan air bersih dan sanitasi melalui pembangunan MCK dan sumur bor di wilayah terdampak. Langkah ini ditujukan untuk mencegah krisis kesehatan pascabencana.
Dari 137 sungai yang terdampak, 33 telah ditangani. Proses penanganan masih berjalan pada 104 sungai dan 38 muara sungai yang membutuhkan intervensi teknis lanjutan.
Laporan juga menyebutkan lebih dari 170.000 rumah terdampak telah menerima bantuan, sementara pembangunan hunian sementara hampir seluruhnya selesai di banyak lokasi.
"Pemulihan ekonomi masyarakat terus berjalan, UMKM mulai bangkit, termasuk warung, kedai, restoran, dan kafe kembali beroperasi. Lebih dari 170 ribu rumah terdampak menerima bantuan, sementara pembangunan hunian sementara hampir seluruhnya telah selesai,"
Pendanaan, pengawasan, dan koordinasi lintas lembaga
Pemerintah menegaskan percepatan pengajuan dan pencairan anggaran untuk mempercepat program rehabilitasi. Penguatan pengawasan program lintas kementerian dan lembaga juga mendapat prioritas.
Koordinasi antarinstansi diarahkan agar pemulihan berjalan efektif, terarah, dan tepat sasaran. Langkah ini mencakup pengawasan pelaksanaan anggaran dan evaluasi berkala hasil pemulihan.
Ke depan, pemerintah akan terus memantau progres di lapangan dan menyesuaikan intervensi sesuai kebutuhan warga terdampak. Fokus utama tetap pada pemulihan mata pencaharian dan kembalinya aktivitas sosial-ekonomi secara berkelanjutan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...