Kemensos dan Pemda Percepat Penyediaan Lahan untuk Sekolah Rakyat

Kementerian Sosial bersama 66 pemerintah daerah mempercepat pemenuhan lahan dan persyaratan pembangunan Sekolah Rakyat permanen agar realisasi fasilitas pendidikan bagi anak keluarga kurang mampu segera terlaksana. Rapat koordinasi digelar di Gedung Aneka Bhakti, Jakarta, pada 12-13 Agustus 2026.

Rapat koordinasi dan peserta

Rapat berlangsung dua hari dan melibatkan pemerintah daerah serta kementerian/lembaga terkait. Pertemuan ini mengumpulkan perwakilan dari tujuh provinsi yang masih memiliki persyaratan pembangunan yang perlu diselesaikan.

Tantangan lahan dan progres pembangunan

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut penyediaan lahan sebagai tantangan utama. Meski anggaran telah dialokasikan, sejumlah lokasi belum dapat dibangun karena kendala persyaratan tanah dan administratif.

Ternyata dalam praktiknya menyediakan lahan itu tidak mudah. Banyak syarat-syaratnya dan syarat-syarat ini harus kita cukupi dengan proses yang benar, tertib, sekaligus prudent, dengan kehati-hatian

Gus Ipul menjelaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat permanen sudah berjalan di 104 titik di berbagai wilayah. Beberapa proyek dilaporkan mencapai progres antara 98–99 persen, namun ada juga yang terhambat karena persoalan lahan.

Peran lintas kementerian dan pemerintah daerah

Untuk menyelesaikan hambatan tersebut, rapat mempertemukan instansi terkait: Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Perhubungan. Pemerintah daerah didorong untuk menuntaskan seluruh persyaratan administrasi dan teknis.

Saya tahu Bapak-Ibu sekalian punya kendala di lapangan. Saya tahu Bapak-Ibu sekalian punya tantangan-tantangan tersendiri. Tapi saya yakin sebagai pemerintah kita bisa mengatasi semua itu

Misi sosial dan desain Sekolah Rakyat

Gus Ipul menegaskan program ini bukan sekadar membangun gedung baru. Sekolah Rakyat dirancang sebagai satuan pendidikan berbasis asrama dengan fasilitas lengkap, yang menyediakan pendidikan, pengasuhan, dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi peserta didik dari keluarga miskin dan rentan.

Ini adalah satu persembahan Bapak Presiden untuk keluarga-keluarga paling tidak mampu. Anggarannya dari APBN atas arahan Presiden

Provinsi fokus dan langkah ke depan

Rapat mencatat ada 81 Sekolah Rakyat rintisan aktif yang harus dipastikan keberlanjutannya selama proses pembangunan fasilitas permanen. Tujuh provinsi yang menjadi fokus percepatan adalah:

• Jawa Barat
• Jawa Timur
• Maluku
• Nusa Tenggara Barat
• Sulawesi Tengah
• Sulawesi Utara
• Riau

Kemensos meminta koordinasi lintas instansi dan komitmen pemda untuk menyelesaikan persyaratan secepatnya. Tujuannya agar Sekolah Rakyat permanen dapat segera berdiri dan layanan pendidikan tidak terputus untuk peserta didik yang menjadi sasaran program.