Wapres: Pemerintah Perbaiki Tata Kelola MBG dan KDMP
Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyatakan pemerintah berkomitmen memperbaiki tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Pernyataan itu disampaikan dalam keterangan tertulis pada 17 Juni 2026, menyusul dialog dengan perwakilan mahasiswa pada 15 Juni 2026 di Istana Wapres.
Tujuan perbaikan tata kelola
Pemerintah ingin memastikan anggaran program memberi manfaat nyata kepada masyarakat. Perbaikan dilakukan agar pelaksanaan lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien. Upaya ini juga dimaksudkan untuk menekan potensi penyalahgunaan anggaran.
Pemerintah berkomitmen melakukan perbaikan tata kelola MBG & KDMP untuk memastikan setiap rupiah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Eksekusi program bisa lebih tepat sasaran, lebih efektif, efisien, serta terbebas dari praktek-praktek korupsi.
— Wapres Gibran Rakabuming, 17 Juni 2026
Dialog langsung dengan mahasiswa
Pada 15 Juni 2026, Wapres menerima 15 perwakilan mahasiswa dari Universitas Bung Karno dan Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta. Pertemuan berlangsung di Istana Wapres sebagai bentuk membuka ruang dialog dan menyerap aspirasi.
Kami sadar masih banyak kekurangan, tetapi ini yang harus kita perbaiki bersama-sama.
Wapres menegaskan pemerintah terbuka terhadap kritik yang disampaikan secara tertib dan konstruktif. Ia juga menyatakan aspirasi mahasiswa akan menjadi bahan evaluasi kebijakan.
Tuntutan dan fokus aspirasi mahasiswa
Dalam audiensi, mahasiswa menyampaikan hasil kajian dan tuntutan agar pemerintah mengevaluasi program unggulan. Mereka antara lain meminta penangguhan sementara dan pemeriksaan menyeluruh atas pelaksanaan MBG dan KDMP.
- Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
- Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)
- Pendidikan
- Revisi regulasi
- Pembangunan di wilayah tertinggal
Beliau akan mengaudit dan mengkonsolidasi serta kemudian menyampaikannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
— Muhammad Abdi Maludin, Ketua Aksi BEM UBK
Dampak dan langkah ke depan
Perbaikan tata kelola dimaksudkan untuk menjaga kepercayaan publik dan memperkuat kemampuan fiskal negara. Pemerintah berharap langkah ini juga dapat meningkatkan kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional.
Sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional.
Pemerintah menyatakan akan menindaklanjuti temuan dan masukan melalui audit, konsolidasi data, dan evaluasi kebijakan. Dialog berkelanjutan dengan masyarakat terutama kalangan mahasiswa akan dipertahankan sebagai bagian dari proses perbaikan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Kemenkeu Pastikan Pembiayaan Awal DDMF Tak Gunakan APBN
Kemenkeu memastikan modal awal DDMF tidak menggunakan APBN; instrumen ini akan biayai proyek strategis lewat...
UKWR RRI 2026: Jurnalis RRI Jakarta Harap Lulus dengan Nilai Memuaskan
Peserta UKWR RRI di Jakarta berharap lulus kompeten; ujian 19-20 Agustus 2026 diikuti 71 peserta.
Wamendikdasmen Tekankan Motivasi dan Pendampingan PJJ di Gorontalo
Wamendikdasmen tinjau PJJ di SMAN 1 Gorontalo, menekankan motivasi, pendampingan keluarga, dan pertemuan lur...
RRI Siapkan Jurnalis Hadapi Migrasi Audiens lewat UKWR ke-54
RRI gelar UKWR ke-54 (19-20 Agustus 2026) untuk meningkatkan kompetensi jurnalis dan menanggapi migrasi audi...
Wamendikdasmen Tinjau PJJ di Gorontalo: Pastikan Anak Tetap Belajar
Wamendikdasmen tinjau PJJ di Gorontalo untuk memastikan anak ATS mendapat pendampingan, motivasi, dan layana...
Gempa M7,7 Guncang NTT: Empat Pasar Rusak dan Rantai Pasok Terganggu
Gempa M7,7 di NTT pada 15 Agustus 2026 merusak empat pasar, termasuk Pasar Inpres Ruteng, dan mengganggu ran...