Wapres: Pemerintah Perbaiki Tata Kelola MBG dan KDMP
Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyatakan pemerintah berkomitmen memperbaiki tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Pernyataan itu disampaikan dalam keterangan tertulis pada 17 Juni 2026, menyusul dialog dengan perwakilan mahasiswa pada 15 Juni 2026 di Istana Wapres.
Tujuan perbaikan tata kelola
Pemerintah ingin memastikan anggaran program memberi manfaat nyata kepada masyarakat. Perbaikan dilakukan agar pelaksanaan lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien. Upaya ini juga dimaksudkan untuk menekan potensi penyalahgunaan anggaran.
Pemerintah berkomitmen melakukan perbaikan tata kelola MBG & KDMP untuk memastikan setiap rupiah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Eksekusi program bisa lebih tepat sasaran, lebih efektif, efisien, serta terbebas dari praktek-praktek korupsi.
— Wapres Gibran Rakabuming, 17 Juni 2026
Dialog langsung dengan mahasiswa
Pada 15 Juni 2026, Wapres menerima 15 perwakilan mahasiswa dari Universitas Bung Karno dan Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta. Pertemuan berlangsung di Istana Wapres sebagai bentuk membuka ruang dialog dan menyerap aspirasi.
Kami sadar masih banyak kekurangan, tetapi ini yang harus kita perbaiki bersama-sama.
Wapres menegaskan pemerintah terbuka terhadap kritik yang disampaikan secara tertib dan konstruktif. Ia juga menyatakan aspirasi mahasiswa akan menjadi bahan evaluasi kebijakan.
Tuntutan dan fokus aspirasi mahasiswa
Dalam audiensi, mahasiswa menyampaikan hasil kajian dan tuntutan agar pemerintah mengevaluasi program unggulan. Mereka antara lain meminta penangguhan sementara dan pemeriksaan menyeluruh atas pelaksanaan MBG dan KDMP.
- Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
- Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)
- Pendidikan
- Revisi regulasi
- Pembangunan di wilayah tertinggal
Beliau akan mengaudit dan mengkonsolidasi serta kemudian menyampaikannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
— Muhammad Abdi Maludin, Ketua Aksi BEM UBK
Dampak dan langkah ke depan
Perbaikan tata kelola dimaksudkan untuk menjaga kepercayaan publik dan memperkuat kemampuan fiskal negara. Pemerintah berharap langkah ini juga dapat meningkatkan kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional.
Sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional.
Pemerintah menyatakan akan menindaklanjuti temuan dan masukan melalui audit, konsolidasi data, dan evaluasi kebijakan. Dialog berkelanjutan dengan masyarakat terutama kalangan mahasiswa akan dipertahankan sebagai bagian dari proses perbaikan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...