Wamendagri: Pengendalian Inflasi Dukung Pertumbuhan Ekonomi

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan pengendalian inflasi menjadi kunci untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pernyataan itu disampaikan pada Selasa, 28 Juli 2026, saat membahas peran stabilitas harga dalam mendorong konsumsi, produksi, dan penciptaan lapangan kerja.

Inflasi sebagai pendorong atau penghambat pertumbuhan

Bima menyatakan stabilitas inflasi memberi dampak positif ke berbagai sektor. Menurutnya, jika inflasi berhasil dikelola, efeknya akan terasa luas pada konsumsi rumah tangga dan aktivitas produksi.

Kalau kita berhasil mengelola inflasi maka spillover efeknya banyak, mendorong konsumsi, menstimulasi produksi, membuka lapangan pekerjaan, dan sesuai dengan target Bapak Presiden 8 persen of economic growth,

Tantangan daerah berbeda-beda

Wamendagri menyoroti bahwa karakteristik penyebab inflasi berbeda antar daerah. Di wilayah Bali, NTB, dan NTT, faktor konektivitas antarpulau, biaya logistik, dinamika pariwisata, hari besar keagamaan, dan kondisi cuaca menjadi penentu utama kestabilan harga pangan.

Ia mencontohkan biaya logistik yang tinggi membuat distribusi sama krusialnya dengan produksi. Perbedaan kondisi tersebut menuntut kebijakan yang disesuaikan pada level daerah.

Langkah memperkuat ketahanan pangan

Bima mengajak pemerintah daerah meningkatkan kerja sama antardaerah untuk menjaga kelancaran distribusi dan pasokan pangan. Ia juga mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk pemantauan harga secara real time dan perlindungan lahan pertanian.

• Meningkatkan sinergi antardaerah demi kelancaran distribusi;
• Memanfaatkan data dan sistem pemantauan harga real time;
• Mengoptimalkan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam perencanaan tata ruang;
• Menekan biaya logistik untuk meningkatkan efisiensi distribusi pangan.

Kolaborasi lintas sektor

Wamendagri menggarisbawahi bahwa pengendalian inflasi bukan tugas tunggal pemerintah daerah. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, Perum Bulog, Kementerian Perdagangan, dan pemangku kepentingan lain agar stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi dapat terjaga.

Kementerian Dalam Negeri disebut konsisten mengawal upaya ini melalui Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang rutin digelar sejak Oktober 2022. Pendekatan koordinatif diharapkan meredam gejolak harga sekaligus mendukung target pertumbuhan nasional.

Dengan strategi distribusi yang lebih baik, pemanfaatan teknologi untuk monitoring harga, serta perlindungan lahan pangan, Bima berharap stabilitas inflasi dapat tercapai dan mendukung target pertumbuhan jangka menengah.