PPPA Tekankan Kepemimpinan Perempuan dan Luncurkan Academy

Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan menegaskan pentingnya peran kepemimpinan perempuan dalam reformasi birokrasi untuk mendukung pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan. Pernyataan itu disampaikan saat Women's Leadership Forum 2026 yang digelar Kementerian PPPA bersama Lembaga Administrasi Negara pada Selasa, 28 Juli 2026.

Program untuk memperkuat calon pemimpin perempuan

Pada forum tersebut Kementerian PPPA memperkenalkan Gender Mainstreaming for Women Leaders Academy. Program ini dirancang untuk memperkuat kapasitas calon pemimpin perempuan agar siap memimpin di berbagai jenjang pemerintahan.

Tujuan program mencakup peningkatan kompetensi dan pembentukan sikap kepemimpinan yang mengedepankan perspektif gender. Materi juga menekankan kolaborasi lintas sektor dan integritas dalam pengambilan kebijakan.

• Penguatan kompetensi kepemimpinan
• Peningkatan integritas dan akuntabilitas
• Pengembangan kemampuan berkolaborasi
• Integrasi perspektif gender dalam kebijakan

Data dan tantangan keterwakilan perempuan

Veronica mengutip data Badan Kepegawaian Negara tahun 2024 yang menunjukkan 54 persen Aparatur Sipil Negara adalah perempuan. Meski demikian, keterwakilan perempuan pada Jabatan Pimpinan Tinggi masih relatif rendah di berbagai jenjang.

Dia menekankan bahwa disparitas ini tidak semata-mata soal kapasitas individu. Dibutuhkan perubahan sistemik untuk membuka akses menuju posisi pimpinan berdasarkan kompetensi dan prinsip merit.

Pentingnya pengarusutamaan gender

Kepimpinan yang responsif gender bukan sekadar menghadirkan lebih banyak perempuan sebagai pemimpin. Tetapi juga menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif, pelayanan publik yang lebih responsif, lingkungan kerja yang aman dan bebas diskriminasi, serta inovasi yang berkeadilan

Veronica menambahkan bahwa pengarusutamaan gender merupakan strategi pembangunan untuk memastikan setiap kebijakan, program, dan layanan memberi manfaat setara bagi seluruh masyarakat.

Upaya ini sejalan dengan Asta Cita keempat, yang menempatkan pengarusutamaan gender sebagai bagian penting dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Implikasi bagi reformasi birokrasi

Penerapan program academy dan pengarusutamaan gender dipandang sebagai langkah konkret dalam reformasi birokrasi. Langkah ini bertujuan membangun ekosistem yang memberi kesempatan memimpin berdasarkan kompetensi dan sistem yang adil.

Ke depan, Kementerian PPPA dan mitra diharapkan memperluas pelatihan, memantau capaian keterwakilan, dan mengintegrasikan kebijakan yang mendukung lingkungan kerja bebas diskriminasi. Jika konsisten diimplementasikan, inisiatif ini berpotensi meningkatkan kualitas layanan publik dan mempercepat inklusivitas dalam birokrasi.