Pengawasan PUG: KemenPPPA Perkuat Integrasi Gender di Perencanaan
Pengawasan PUG mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) memperkuat pengawasan pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan nasional pada 21 Juni 2026 di Jakarta. Upaya ini ditujukan agar kebijakan dan program tidak hanya administratif, tetapi nyata berdampak bagi masyarakat dan mengurangi ketimpangan gender.
Kenapa pengawasan PUG penting
Deputi Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA, Amurwani Dwi Lestariningsih, menekankan bahwa pengawasan PUG diperlukan untuk memastikan integrasi gender berjalan dalam seluruh siklus pembangunan. Siklus itu meliputi perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, hingga evaluasi kebijakan.
“Pengetahuan dan pemahaman isu gender menjadi fondasi penting integrasi dalam perencanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Upaya ini harus dilanjutkan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan agar kebijakan benar-benar berdampak mengurangi ketimpangan gender,”
Peran lembaga perencana dan anggaran
Amurwani menyatakan Kementerian PPN/Bappenas memegang peran strategis untuk menjamin isu gender masuk dalam dokumen perencanaan seperti Renstra dan rencana kerja. Ia menyoroti pentingnya penandaan Anggaran Responsif Gender sebagai instrumen konkret integrasi.
“ARG tidak hanya menjadi bagian dari proses perencanaan anggaran. Tetapi dapat diimplementasikan secara berkelanjutan dalam mendukung terwujudnya pembangunan negara yang responsif gender dan berkeadilan,”
Tantangan implementasi PUG
Meski kebijakan sudah ada, Amurwani mengakui tantangan besar berasal dari belum meratanya pemahaman perspektif gender di semua sektor pembangunan. Ketidaksiapan ini menghambat integrasi pada tahap pelaksanaan dan evaluasi.
Untuk itu, ia menegaskan peran aktif para perencana di Kementerian PPN/Bappenas diperlukan untuk mengawal proses perencanaan sampai pengawasan agar program yang dibuat benar-benar mendukung kesetaraan gender.
Rekomendasi dan inisiatif terkait
Project Management Advisor World Bank, Lenny N. Rosalin, menyebut hasil pengawasan PUG harus menjadi dasar perbaikan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Ia juga menyinggung dokumen arah pembangunan yang telah memasukkan perspektif gender.
“Salah satu upaya yang dikembangkan untuk menjawab tantangan ketenagakerjaan perempuan adalah melalui Peta Jalan Ekonomi Perawatan (Care Economy Roadmap) 2025–2045. Pekerjaan perawatan yang selama ini banyak dilakukan secara tidak berbayar oleh perempuan perlu mendapatkan pengakuan karena memiliki nilai ekonomi,”
Penguatan pengawasan PUG diharapkan mempercepat implementasi kebijakan responsif gender, memperbaiki penandaan anggaran, dan memperkuat tata kelola perencanaan. Langkah berkelanjutan itu diperlukan agar hasil pembangunan lebih adil dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...