Deni Wicaksono: Capaian MBG dan KDMP Harus Diukur dengan Data

SURABAYA — Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, meminta capaian yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada Pidato Kenegaraan (14/8/2026) tidak hanya dinilai dari angka besar saja. Menurutnya, setiap prestasi harus dibandingkan dengan kondisi faktual di masyarakat dan didukung data komprehensif agar manfaat program dapat terukur secara transparan.

Evaluasi capaian harus berbasis data

Deni menyampaikan hal itu seusai mengikuti Rapat Paripurna Istimewa DPRD Jatim di Gedung DPRD Jawa Timur. Ia mengapresiasi sejumlah capaian pemerintah, namun menegaskan pentingnya pengukuran dampak langsung di lapangan.

"Secara angka memang luar biasa kalau kita lihat dan saksikan bersama tadi. Tapi kita perlu juga melihat kondisi real di lapangan,"

Ia mendorong pemerintah membuka data lebih lengkap sehingga publik tahu sejauh mana program prioritas berjalan, termasuk persoalan yang muncul.

Sorotan pada Makan Bergizi Gratis (MBG)

Deni memberi perhatian khusus pada program MBG karena nilai anggarannya sangat besar. Ia mengingatkan pengawasan ketat terhadap kualitas makanan dan keamanan pangan penerima program.

"Kami berharap memang ada tindakan tegas agar program yang menjadi program prioritas ini bisa berjalan baik, capaian juga maksimal,"

Dia meminta evaluasi serius terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang terbukti melakukan kesalahan hingga menyebabkan gangguan kesehatan. Jika terbukti gagal memperbaiki, Deni menegaskan operasi dapur dapat dihentikan sementara atau bahkan izinnya dicabut.

"Kalau memang tidak bisa memperbaiki diri, bisa ditutup selamanya, dicabut izinnya,"

Menurutnya, anggaran publik harus memberikan manfaat maksimal dan menjamin keselamatan anak sebagai penerima program.

Kinerja Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) perlu terukur

Selain MBG, Deni juga menyorot Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang disebut dalam pidato kenegaraan. Pemerintah menyebut telah mendirikan 10.000 KDMP, dengan sekitar 3.300 unit beroperasi optimal, dan target 30.000 unit pada akhir tahun.

Deni mengaku angka tersebut mengesankan, namun menekankan bahwa ukuran keberhasilan harus dilihat dari tingkat operasional dan keuntungan bagi masyarakat desa.

"Berapa sih KDMP yang sudah terbangun, berapa yang kemudian sudah bisa beroperasi? Kemudian mungkin kan targetnya memang ada tambahan pendapatan atau profit. Jadi coba dikalkulasi kira-kira sejauh ini sudah berapa persen yang berjalan dan profit yang didapatkan sebesar apa,"

Ia mengingatkan pembangunan koperasi yang dibiayai skema dana desa perlu transparansi agar investasi membuahkan manfaat ekonomi, bukan menambah beban.

Langkah selanjutnya: pengawasan dan keterbukaan

Deni meminta pemanfaatan data resmi, termasuk dari Badan Pusat Statistik (BPS), untuk mengukur dampak program secara objektif. DPRD Jatim berkomitmen memantau implementasi di lapangan dan mendengar langsung pengalaman masyarakat penerima manfaat.

"Kita akan coba kembali melihat kondisi real di masyarakat. Bagaimana pelaksanaan program-program pemerintah, khususnya program-program prioritas. Sehingga masyarakat juga bisa menceritakan dampak yang dirasakan secara langsung,"

Dengan evaluasi, keterbukaan data, dan pengawasan ketat, Deni menilai capaian pemerintah tidak sekadar berhenti pada angka, melainkan harus dibuktikan melalui perubahan nyata dan manfaat yang dirasakan warga.