DPRD Jatim Minta Data dan Pengawasan Ketat untuk MBG dan KDMP

SURABAYA — Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, meminta agar capaian program pemerintah yang disampaikan Presiden pada pidato kenegaraan, Jumat (14/8/2026), tidak hanya dilihat dari besaran angka, tetapi juga diuji dengan kondisi faktual dan data komprehensif. Pernyataan itu disampaikan seusai Rapat Paripurna Istimewa DPRD Jatim di Gedung DPRD Jawa Timur.

Butuh verifikasi data dan ukuran dampak

Deni menilai angka capaian dalam pidato kenegaraan terlihat impresif, namun perlu dibandingkan dengan realitas di lapangan agar manfaat program terukur secara transparan. Ia mendorong pemerintah membuka data lebih lengkap supaya publik dapat menilai sejauh mana program prioritas benar-benar berjalan.

"Secara angka memang luar biasa kalau kita lihat dan saksikan bersama tadi. Tapi kita perlu juga melihat kondisi real di lapangan,"

Menurutnya, penggunaan data resmi seperti hasil sensus ekonomi Badan Pusat Statistik harus dimanfaatkan untuk mengukur dampak program secara objektif.

Sorotan pada program MBG (Makan Bergizi Gratis)

Deni memberi perhatian khusus pada program MBG karena memiliki anggaran besar dan menyasar anak-anak sekolah. Ia menyoroti laporan kasus gangguan kesehatan terkait MBG, termasuk insiden keracunan di Jawa Timur, dan menuntut pengawasan ketat terhadap kualitas makanan dan keamanan pangan.

"Kami berharap memang ada tindakan tegas agar program yang menjadi program prioritas ini bisa berjalan baik, capaian juga maksimal,"

Dia mendesak evaluasi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang terbukti melakukan kesalahan, termasuk opsi penghentian sementara operasional hingga pencabutan izin bila tidak memperbaiki kualitas penyajian.

KDMP harus diukur dari manfaat ekonomi

Deni juga membahas Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), yang menurut pemerintah telah didirikan puluhan ribu unit. Ia menilai ukuran keberhasilan tidak cukup berdasarkan jumlah koperasi yang dibangun, tapi harus dilihat berapa yang benar-benar beroperasi dan memberi profit bagi masyarakat desa.

• Pemerintah melaporkan telah mendirikan 10.000 KDMP;
• Sekitar 3.300 diklaim sudah beroperasi optimal;
• Target pemerintah: 30.000 KDMP sampai akhir tahun.

Deni meminta transparansi tentang berapa persen KDMP yang berjalan dan berapa tambahan pendapatan yang dihasilkan, mengingat pembangunan koperasi melibatkan skema dana desa dengan angsuran hingga enam tahun.

Pemantauan DPRD dan rekomendasi

Deni menegaskan DPRD Jatim akan terus memantau implementasi program prioritas di lapangan untuk memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Ia menyerukan agar capaian pemerintah disandingkan dengan kondisi nyata dan hasil evaluasi yang terbuka.

"Kalau melihat angka-angka tadi luar biasa capaiannya. Tapi apakah ini real dengan yang terjadi di bawah, di masyarakat, itu yang memang kita serahkan kepada masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Timur,"

Selain itu, Deni menekankan pentingnya pengawasan ketat karena anggaran MBG bersumber dari uang rakyat dan harus menjamin keselamatan serta manfaat bagi penerima.

Dengan mendorong keterbukaan data, evaluasi, dan tindakan pengawasan yang tegas, DPRD Jatim berharap capaian program tidak berhenti sebagai angka semata, tetapi dapat dibuktikan melalui perubahan nyata di masyarakat.