Raperda APBD 2027 Bondowoso: DPRD Pertanyakan Utang Rp45 Miliar
Bondowoso — Wakil Ketua DPRD Bondowoso, Sinung Sudrajad, mempertanyakan rencana pemerintah daerah menarik utang sebesar Rp45 miliar dalam Raperda APBD 2027. Pertanyaan itu disampaikan saat pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan, Senin (28/9/2026), ketika rancangan anggaran dipaparkan. Pemerintah diminta menjelaskan tujuan penggunaan utang, kegiatan yang dibiayai, skema pengembalian, serta kemampuan fiskal daerah untuk menutup kewajiban tersebut.
Rincian anggaran dan sumber pembiayaan
Dalam Raperda APBD 2027, pendapatan Bondowoso direncanakan sebesar Rp1,826 triliun, sementara belanja mencapai Rp1,910 triliun. Selisih atau defisit tercatat Rp83,482 miliar, yang direncanakan ditutup melalui pembiayaan neto. Pembiayaan tersebut terdiri dari SiLPA sebesar Rp48,482 miliar dan utang daerah Rp45 miliar.
Pertanyaan terkait pemanfaatan dan risiko utang
Sinung menegaskan bahwa besarnya defisit bukan satu-satunya persoalan anggaran. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pembiayaan bersifat produktif dan tidak menambah risiko fiskal di masa depan. Ia meminta penjelasan rinci tentang proyek atau kegiatan yang akan dibiayai, jadwal pengembalian, serta proyeksi dampak fiskal jangka menengah.
Sorotan pada belanja pegawai
Sinung juga menyoroti alokasi belanja pegawai yang direncanakan sebesar Rp842,337 miliar atau sekitar 44,09 persen dari total belanja. Angka ini turun sekitar Rp79,99 miliar dibanding APBD 2026 yang mencapai Rp922,325 miliar. Ia mempertanyakan apakah alokasi tersebut sudah memperhitungkan kenaikan gaji, kebutuhan penghasilan untuk PPPK, termasuk PPPK paruh waktu pada 2027, serta skema pembiayaan untuk komponen tersebut.
Program BPJS untuk buruh tani tembakau
Selain soal utang dan belanja pegawai, Sinung meminta kejelasan mengenai program BPJS Ketenagakerjaan bagi buruh tani tembakau yang dibiayai dari DBHCHT. Ia meminta data jumlah peserta aktif, ketepatan sasaran penerima manfaat, serta realisasi manfaat dan klaim yang telah dibayarkan. Informasi ini dinilai penting untuk memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran.
Permintaan akuntabilitas anggaran
Sinung menekankan bahwa APBD harus memperlihatkan hubungan jelas antara anggaran, program, penerima manfaat, dan hasil pembangunan. Ia mengingatkan pemerintah agar dapat memaparkan justifikasi penggunaan utang serta menyiapkan mekanisme pengendalian risiko fiskal.
"APBD bukan hanya terserap, tetapi bekerja,"ujar Sinung, menegaskan tuntutan transparansi dan output nyata dari anggaran daerah.
Pemerintah daerah diminta memberikan jawaban tertulis dan penjelasan rinci pada pembahasan selanjutnya, agar DPRD dapat mempertimbangkan kelayakan skema pembiayaan tanpa menimbulkan beban fiskal tambahan.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
DPRD Sidoarjo Dorong Anggaran Tebus Ijazah Tertahan
Fraksi PDI-P DPRD Sidoarjo mendorong alokasi APBD 2027 untuk menebus ijazah siswa yang ditahan agar tidak me...
Probolinggo Tingkatkan Insentif Guru Ngaji: PDI Perjuangan Minta Keadilan
PDI Perjuangan dukung kenaikan insentif guru ngaji menjadi Rp1 juta, namun minta standar penerima, penyalura...
Diana Sasa Tampung Aspirasi Pendidik PAUD di Magetan
Diana A.V. Sasa menampung aspirasi guru PAUD di Magetan soal sarana, kesejahteraan, dan perlindungan anak se...
Petani Tuban Keluhkan Pupuk Bersubsidi: eRDKK dan Kuota Tak Sesuai
Petani Tuban mengeluh soal eRDKK dan kuota pupuk bersubsidi yang tak sesuai luas lahan; DPRD Jatim janji men...
Rumah Kayu Reyot di Ngawi Ambruk, Penghuni Selamat tanpa Luka
Rumah kayu reyot di Desa Dempel, Ngawi, ambruk pada 19 Nov 2026; seluruh penghuni selamat dan BPBD serta Din...
Ratusan Warga Bersihkan Sungai Trenggalek Antisipasi Banjir
Ratusan warga dan wakil rakyat membersihkan sungai di Trenggalek pada 20 November 2026 untuk mengantisipasi...