Pencoretan Bansos karena Judol Dinilai Tak Selesaikan Akar Masalah

Sosiolog UNJ Rakhmat Hidayat menilai pencoretan penerima bantuan sosial (bansos) yang terbukti bermain judol tidak menyelesaikan akar masalah sosial dan ekonomi yang mendorong praktik tersebut. Pernyataan disampaikan saat dihubungi, Kamis, 24 Mei 2026.

Mengapa pencoretan dinilai tidak cukup

Rakhmat mengatakan pencabutan bansos bersifat hukuman dan berisiko memperburuk kondisi hidup keluarga miskin. Menurutnya, kebijakan itu belum menyentuh penyebab struktural seperti kemiskinan, ketimpangan, dan keterbatasan akses.

“Kalau dicoret, kehidupan akan semakin miskin dan secara sosiologis pencoretan bansos tidak cukup menyelesaikan judol. Kebijakan tersebut cenderung menghukum dan belum menyentuh akar persoalan sosial, ekonomi orang bermain judol,”

“Namun jika hanya berfokus pada hukuman maka negara berisiko melihat kemiskinan sebagai kesalahan individu. Bukan akibat struktur sosial yang timpang,”

Faktor pendorong orang miskin bermain judol

Rakhmat merangkum beberapa faktor yang membuat kelompok miskin rentan terlibat judol:

• Kemiskinan akut yang mendorong pencarian peluang cepat tanpa modal besar.
• Ketimpangan sosial yang memicu frustasi saat melihat gaya hidup mewah di media sosial.
• Minimnya akses mobilitas sosial — pendidikan, lapangan kerja, dan penghasilan rendah.
• Stres, kecemasan, dan keputusasaan yang membuat sensasi harapan dari judi tampak menggoda.
• Kemudahan teknologi digital: akses lewat gawai, modal kecil, dan promosi agresif.

Rekomendasi solusi yang lebih efektif

Daripada sekadar mencabut bantuan, Rakhmat menekankan perlunya pendekatan komprehensif. Ia menyarankan program edukasi literasi keuangan dan literasi platform online, serta pendampingan psikososial untuk keluarga rentan.

“Pengawasan bansos lebih manusiawi. Dalam konteks tingkat literasi digital dan finansial rendah, propaganda semacam ini mudah mempengaruhi kelompok rentan,”

Ia menilai langkah-langkah preventif dan rehabilitatif akan lebih produktif ketimbang kebijakan yang bersifat semata Hukuman.

Respons pemerintah dan data pencoretan

Pemerintah menyatakan akan menindak tegas penerima bansos yang terbukti menggunakan bantuan untuk bermain judol, termasuk pencabutan keikutsertaan sebagai penerima manfaat secara permanen.

“Sampai hari ini akan terus kita atasi ya. Langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol, langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan,”

Berdasarkan data Kementerian Sosial, sepanjang triwulan I tahun 2026 sebanyak 11.000 penerima bansos dicoret karena terlibat judol. Untuk triwulan kedua tercatat 75 keluarga penerima manfaat yang dicoret karena bukti keterlibatan serupa.

Transisi kebijakan dari hukuman tunggal ke pendekatan yang lebih manusiawi dan preventif diperlukan agar penanganan judol tidak makin memperparah kemiskinan. Langkah selanjutnya melibatkan koordinasi antarinstansi untuk kombinasi pengawasan, edukasi, dan perlindungan sosial.