Eri: Gelar Cak dan Ning Surabaya Bisa Dicabut jika Tersangkut Hukum

Surabaya — Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan gelar Cak dan Ning Surabaya bisa dicabut apabila pemegangnya tersangkut persoalan hukum yang mencoreng nama kota. Pernyataan itu disampaikan menyusul kabar penangkapan seorang finalis Cak Surabaya 2019 yang diduga terlibat penyalahgunaan narkotika pada Rabu (21/10/2026).

Alasan pencabutan gelar

Eri mengatakan gelar tersebut bukan sekadar predikat dari ajang pemilihan, melainkan tanggung jawab publik untuk menjaga reputasi Surabaya. Para pemegang gelar diharapkan menjadi representasi positif dan menjaga kepercayaan masyarakat.

"Saya meminta seluruh Cak dan Ning Surabaya menjaga nama baik Kota Surabaya. Mereka membawa nama besar Surabaya sebagai duta pariwisata. Jangan sampai ada tindakan yang membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mereka,"

Koordinasi dan proses hukum

Pemkot Surabaya telah berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) terkait rencana pencabutan gelar terhadap finalis 2019 itu. Eri menegaskan sanksi administratif berupa pencabutan gelar tidak menggantikan proses hukum pidana.

"Kalau ada hal seperti ini, gelar Cak atau Ning yang pernah disandang akan kita cabut. Sanksi itu sudah dijatuhkan. Namun, proses pidananya tetap berjalan karena itu merupakan persoalan pribadi yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum,"

Langkah pencegahan yang diberlakukan

Sejak 2022, Pemkot Surabaya menetapkan persyaratan tambahan untuk peserta pemilihan duta pariwisata. Ketentuan tersebut mencakup tes narkoba dan pengumpulan dokumen pendukung untuk menelusuri rekam jejak calon.

Eri menyebut persyaratan itu dimaksudkan untuk memastikan calon memiliki integritas dan mampu menjalankan peran sebagai representasi kota. Kebijakan ini juga menjadi upaya pencegahan agar kasus serupa tidak terulang.

Implikasi dan pesan wali kota

Penegasan pencabutan gelar memberi pesan jelas bahwa gelar publik membawa konsekuensi. Pemerintah daerah menekankan bahwa pelanggaran yang merusak kepercayaan publik akan berhadapan dengan sanksi administratif, sementara proses hukum tetap berjalan sesuai ketentuan.

Eri berharap peristiwa ini menjadi pengingat bagi pemegang gelar dan peserta pemilihan agar selalu menjaga perilaku dan kepercayaan publik. Upaya menjaga nama baik kota harus berjalan seiring dengan penegakan aturan dan penghormatan terhadap proses hukum.