Deni Wicaksono: Alihkan Anggaran APBD ke Mitigasi Kekeringan

SURABAYA — Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono mendesak Gubernur Khofifah Indar Parawansa pada Rabu, 21 Oktober 2026, mengevaluasi orientasi belanja penanggulangan bencana dalam APBD Jatim. Ia meminta anggaran lebih diarahkan pada pencegahan dan pengurangan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla), bukan hanya untuk penanganan darurat setelah bencana terjadi.

Data dampak kekeringan dan karhutla

Deni mengeluarkan desakan itu menyusul besarnya dampak pada musim kemarau 2026. Hingga awal Oktober tercatat ratusan ribu warga terdampak dan ribuan hektare lahan terbakar.

Desakan pengalihan anggaran ke mitigasi

Deni menilai angka tersebut bukan persoalan musiman biasa dan harus menjadi "alarm" untuk menggeser fokus anggaran. Menurutnya, biaya mitigasi lebih tepat dipandang sebagai investasi untuk menekan kerugian sosial dan ekonomi jangka panjang.

"Angka ini terlalu besar untuk dianggap sebagai persoalan musiman biasa. Ini harus menjadi alarm. Pemerintah harus bergerak lebih kuat pada mitigasi, jangan menunggu air habis dan hutan terbakar baru seluruh sumber daya dikerahkan," kata Deni.

Pemetaan risiko dan prioritas intervensi

Deni meminta Gubernur mengonsolidasikan BPBD, Dinas Kehutanan, Dinas PU Sumber Daya Air, Dinas Pertanian, BMKG, serta pemerintah kabupaten/kota untuk menyusun peta risiko terpadu yang diperbarui berkala hingga tingkat desa. Pemetaan ini penting untuk menentukan prioritas anggaran, infrastruktur, dan distribusi peralatan.

Langkah mitigasi yang diusulkan

Ia menekankan agar anggaran diarahkan pada langkah-langkah pencegahan berikut:

• Pembangunan sumur dalam, embung, dan reservoir;
• Perlindungan kawasan hulu dan rehabilitasi pasca kebakaran;
• Penyediaan sekat bakar, peralatan pemadaman, dan sistem deteksi titik api;
• Pelatihan personel dan pelibatan masyarakat di desa rawan;
• Peningkatan pengelolaan irigasi dan sumber air untuk ketahanan pangan.

Hubungan karhutla, fungsi hutan, dan ketahanan pangan

Deni mengingatkan bahwa karhutla dan kekeringan saling terkait. Kerusakan hutan hulu mengurangi kapasitas penyangga air, yang berdampak pada pasokan air di wilayah hilir dan produksi pertanian.

"Karhutla tidak selesai ketika apinya padam. Hutan punya fungsi menyimpan air dan menjaga mata air. Kalau kawasan hulunya rusak, dampaknya bisa dirasakan masyarakat di bawah selama bertahun-tahun. Karena itu rehabilitasi pascakebakaran harus menjadi bagian dari penanganan," ujarnya.

Audit mitigasi dan target ke depan

Deni meminta Pemprov menjadikan berakhirnya musim kemarau 2026 sebagai momentum untuk melakukan audit mitigasi kekeringan dan karhutla. Audit perlu mengidentifikasi daerah kejadian berulang, luas kerusakan, jumlah terdampak, biaya penanganan darurat, serta kebutuhan infrastruktur permanen.

Hasil evaluasi diharapkan menjadi dasar penyusunan program dan anggaran untuk musim kemarau 2027, sehingga belanja penanggulangan bencana berorientasi mencegah berulangnya krisis air dan kebakaran lahan. Targetnya jelas: jumlah desa krisis air turun, luas karhutla menurun, dan waktu respons semakin cepat.

Selain mendesak peran pemerintah, Deni menyebut partainya menggerakkan bantuan gotong royong untuk membantu warga terdampak. Namun ia menegaskan bahwa bantuan itu tidak menggantikan kewenangan dan kapasitas pemerintah yang harus memimpin konsolidasi mitigasi.