Bupati Aceh Besar Dukung Pemekaran Aceh Raya
KOTA JANTHO — Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris menegaskan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar terhadap perjuangan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Aceh Raya. Pernyataan disampaikan saat pertemuan dengan panitia dan tokoh CDOB Aceh Raya di The Pade Hotel, Darul Imarah, Selasa malam (15/9).
Dukungan resmi dan kesiapan politik
Syech Muharram optimistis peluang pemekaran semakin terbuka dan meminta semua pihak mempersiapkan diri. Ia menyebut pemerintah pusat mulai membuka ruang komunikasi dengan daerah yang mengajukan pemekaran.
"Saya menyakini pemekaran ini sudah tidak lama lagi, kalau kita tidak siap maka akan tertinggal."
Peserta pertemuan
Pertemuan dihadiri pejabat daerah dan pengurus CDOB. Mereka membahas langkah konkret untuk mempercepat proses pemekaran.
- Ketua DPRK Aceh Besar Abdul Muchti SIKom
- Asisten I Setdakab Farhan AP
- Asisten II Setdakab H. M. Ali SSos MSi
- Jajaran pengurus Calon DOB Aceh Raya
Seruan konsolidasi dan keterlibatan publik
Bupati menekankan perjuangan pemekaran tak cukup hanya menyiapkan administrasi. Ia meminta adanya konsolidasi seluruh elemen masyarakat, termasuk pemuda, mahasiswa, perempuan, tokoh masyarakat, dan pengusaha.
"Kita perlu berkolaborasi dengan kabupaten kota yang lain di Aceh supaya satu suara untuk pemekaran."
Ia juga meminta dua unsur kepanitiaan—panitia percepatan dari pemda dan panitia dari tujuh kecamatan—untuk saling membuka diri dan memperkuat koordinasi agar persiapan lebih matang.
Langkah administratif dan hambatan yang tersisa
Sekretaris Aceh Raya Teungku Helmi melaporkan bahwa persyaratan administratif dan studi kelayakan telah disampaikan ke Kemendagri, DPD RI, dan DPR RI. Namun masih ada beberapa hal yang perlu diselesaikan.
- Dukungan pembiayaan untuk proses pembentukan dan operasional awal
- Penyelesaian sertifikat lahan untuk rencana pusat pemerintahan Aceh Raya
Syech Muharram menambahkan bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan sejumlah pihak, termasuk anggota DPR RI M. Nasir Djamil dan jajaran Kementerian Dalam Negeri, terkait peluang pencabutan moratorium pemekaran.
Alasan pemekaran
Bupati menilai pemekaran Aceh Raya dari Aceh Besar memiliki dasar kuat. Luas wilayah Aceh Besar selama ini menjadi kendala dalam pembinaan gampong, pengawasan, pembangunan, dan pemerataan layanan publik.
"Makanya kita layak untuk dimekarkan. Sehingga layanan dasar kepada masyarakat juga akan lebih baik."
Ia menutup arahannya dengan menegaskan kesiapan Pemkab Aceh Besar mendukung perjuangan Aceh Raya sesuai kewenangan daerah, dan meminta panitia terus mematangkan seluruh persiapan agar ketika peluang pemekaran dibuka, Aceh Raya telah siap.
Implikasi: jika pemekaran terealisasi, pemerintahan di wilayah baru diharapkan lebih dekat dengan masyarakat, meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dan mendorong pemerataan pembangunan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Bupati Nias Selatan Serahkan SK untuk 352 PPPK dan Resmikan KMP Hafamati
Bupati Nias Selatan serahkan SK/SPK untuk 352 PPPK Paruh Waktu dan meresmikan KMP Hafamati HF untuk memperku...
Sumut Siapkan Irigasi 7,5 Km di Secanggang pada 2027
Pemprov Sumut rencanakan irigasi 7,5 km di Secanggang pada 2027 untuk tingkatkan intensitas tanam dan produk...
Santriwati Ibadur Rahman Kecam Penggerebekan Pesantren Hamal Tul Quran
Ratusan santriwati Ibadur Rahman mengecam penggerebekan Pondok Pesantren Hamal Tul Quran (27 Okt 2026) dan t...
Kanwil Ditjenpas Sumut Tindaklanjuti Penangkapan Pegawai Lapas Medan
Kanwil Ditjenpas Sumut menindaklanjuti penangkapan ES, pegawai Lapas Tanjung Gusta Medan, terkait kurir nark...
Polresta Deliserdang Gagalkan Penyelundupan 15,59 Kg Sabu
Satres Narkoba Polresta Deliserdang menggagalkan penyelundupan 15,59 kg sabu dari Aceh ke Lampung dan menang...
Sidang Sumantri Ditunda, Kader Pujakesuma Padati PN Lubuk Pakam
Sidang putusan Sumantri dan anaknya di PN Lubuk Pakam ditunda hingga 5 Nov 2026 karena pergantian penasihat...