Warga Dairi Protes Pendataan Desil; Penerima Bansos Banyak Terhenti

SIDIKALANG, — Pendataan Desil di Kabupaten Dairi mendapat penolakan dari warga karena dinilai tidak objektif dan bertentangan dengan kondisi di lapangan. Keluhan ini muncul setelah perubahan pengelompokan Desil yang dianggap menyebabkan banyak rumah tangga kehilangan akses bantuan sosial pemerintah.

Warga khawatir perubahan menghapus hak penerima bansos

Sejumlah warga, termasuk Junaidi Sianturi dari Desa Lae Nuaha, Kecamatan Sempat Nempu, menyatakan perubahan Desil berdampak langsung pada penerima Bantuan Sosial (bansos). Keluhan disampaikan saat pertemuan di Sidikalang, Rabu (16/9).

"Ada masyarakat yang pantas menerima sesuai kondisinya tapi adanya penetapan Desil tersebut menjadi tidak dapat bantuan sosial lagi. Kita meminta kepada dinas terkait agar pendataan dilakukan secara objektif dan transparan,"

Junaidi menuturkan banyak keluarga yang sebelumnya mendapat bantuan kini tergolong ke Desil enam sehingga tidak lagi berhak menerima bantuan. Ia juga mempertanyakan instansi yang melakukan perubahan data dan meminta proses pendataan terbuka.

Penjelasan BPS Dairi: data belum final, masih dalam evaluasi

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Dairi, Joel Roy Peranginangin, melalui Ketua Tim Statistik Sosial BPS Dairi, Ribka, mengatakan bahwa perubahan Desil belum bersifat final. Proses pengolahan dan evaluasi masih berlangsung di berbagai daerah.

"Data finalnya belum keluar sebab masih dalam evaluasi, penyelesaian pengolahan data di berbagai daerah,"

Ribka menjelaskan bahwa basis penghitungan Desil berasal dari Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022. Pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan aparat desa dan kepala dusun, serta menggabungkan data dari BPJS, PLN, dan sumber administrasi lain. Hasil awal diolah dan diranking oleh BPS pusat, lalu disampaikan ke Bappenas.

Ia juga menyebutkan bahwa pada 2025 terdapat pendataan oleh petugas Program Keluarga Harapan (PKH) yang melakukan verifikasi langsung ke rumah-rumah. Ribka meminta warga memberi keterangan jujur kepada petugas agar hasil pendataan sesuai kondisi sesungguhnya.

Respon Dinas Sosial: kepala dinas sedang kunjungan

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dairi, Tumpal Daud Pasaribu, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp memberi jawaban singkat terkait keberlanjutan pendataan.

"Ia, sedang kunjungan lapangan bersama DPR dan eksekutif,"

Implikasi dan harapan ke depan

Perubahan pengelompokan Desil yang masih dalam proses menimbulkan ketidakpastian bagi penerima bantuan sosial. Warga menuntut agar pendataan dilakukan secara objektif dan transparan agar bantuan tepat sasaran. Sementara BPS menyatakan data belum final dan masih digodok, sehingga hasil akhir dan implikasinya terhadap daftar penerima bansos belum bisa dipastikan.

Meski demikian, para pihak terkait diharapkan mempercepat klarifikasi dan komunikasi publik untuk meredam kecemasan masyarakat serta memastikan prosedur verifikasi berjalan sesuai aturan.