Dhody Thahir Ditangkap Tersangka Dugaan Pemalsuan Surat Tanah

MEDAN — Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Partai Golkar, Dhody Thahir, ditangkap personel Subdit Harta Benda (Harda) Ditreskrimum Polda Sumut setelah dua kali mangkir dari panggilan penyidik terkait dugaan pemalsuan surat tanah di Desa Sigara-gara, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang. Penangkapan itu dikonfirmasi oleh Kasubbid Penmas Polda Sumut, AKBP MT Pasaribu.

Penangkapan dan status perkara

Penangkapan Dhody Thahir menjadi babak baru dalam kasus yang sudah menempatkannya sebagai tersangka. Polda Sumut menyatakan tindakan penindakan dilakukan setelah yang bersangkutan tidak memenuhi dua kali panggilan penyidik.

Polda menegaskan perkara berpusat pada dugaan pemalsuan dokumen tanah di lokasi yang disebutkan di Patumbak. Hingga kini, saksi dan proses pemeriksaan masih berlangsung seiring perkembangan penyidikan.

Kontroversi seleksi KPID Sumut

Di ranah terpisah, proses seleksi tujuh komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara periode 2026–2029 memicu protes. Salah satu calon petahana, Muhammad Hidayat, mempertanyakan legitimasi hasil pemilihan yang digelar Komisi A DPRD Sumut.

Hidayat menuding terdapat sejumlah kejanggalan prosedural dan indikasi manipulasi dalam proses tersebut. Aksi walk out dua fraksi di Komisi A, yakni PKB dan Nasdem, disebut menjadi pemicu protes karena agenda pemilihan dan penetapan dinilai tidak tercantum resmi dalam undangan yang diterima kedua fraksi.

Warga keluhkan truk overload di jalan provinsi Sergai

Masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai kembali mengeluhkan kondisi badan jalan provinsi yang menghubungkan Sei Rampah dengan Kecamatan Tanjung Beringin. Kerusakan jalan yang sempat diperbaiki dikhawatirkan cepat kembali rusak karena lalu lintas kendaraan angkutan bertonase besar.

Warga melaporkan banyak truk tronton berukuran besar hilir-mudik membawa muatan berat. Mereka menduga sebagian kendaraan melintas dengan muatan melebihi kapasitas atau tonase yang diperbolehkan.

• Warga khawatir perbaikan jalan cepat rusak kembali akibat truk bermuatan berat.
• Mobil besar disebut sering melintas pada jam sibuk, meningkatkan risiko keselamatan.

Keluhan masyarakat ini menambah tekanan terhadap pihak terkait untuk menegakkan aturan angkutan dan tonase agar perbaikan infrastruktur tidak sia-sia.

Prospek dan perkembangan

Ketiga isu — penangkapan politisi, kontroversi seleksi KPID, dan keluhan jalan rusak akibat truk berat — masih berkembang. Penegak hukum dan lembaga terkait diperkirakan akan melanjutkan proses pemeriksaan dan klarifikasi. Publik menunggu langkah selanjutnya dari Polda Sumut dan DPRD dalam menuntaskan persoalan hukum dan tata kelola seleksi publik.