Ekonomi

DPR Soroti Anggaran Alat Kesehatan TBC 2027 Dianggarkan Nol

Bagikan:
Ketua Komisi IX DPR soroti anggaran alat kesehatan TBC pada 2027

Ketua Komisi IX DPR, Felly Estelita Runtuwene, menyoroti alokasi anggaran alat kesehatan untuk pelayanan tuberkulosis (TBC) pada RKA-K/L 2027 yang tercatat nol. Sorotan disampaikan saat rapat kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan dan Menteri KB di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 16 September 2026. Felly mempertanyakan keberlanjutan penggunaan, distribusi, dan pemanfaatan alat yang sebelumnya dibiayai pada 2026.

Sorotan terhadap alokasi alat kesehatan TBC

Felly mencatat alokasi untuk alat kesehatan pelayanan TBC pada 2026 berada di angka sekitar Rp279 miliar, namun pada rencana anggaran 2027 angka tersebut menjadi nol. Dia mengingatkan bahwa Indonesia masih menghadapi beban TBC yang signifikan secara nasional.

“TBC ini kan masih ada, kita masih di peringkat kedua dunia ya, Pak. Alat kesehatan pelayanan TBC di sini, 2026 ini kan ada Rp279 miliar, Pak, tapi 2027 nol.”

Penurunan total anggaran TBC

Selain anggaran alat, Felly juga menyampaikan perubahan total anggaran penanganan TBC dalam RKA-K/L 2027. Anggaran yang semula sekitar Rp5,19 triliun tercatat menurun menjadi sekitar Rp3,7 triliun untuk 2027. Penurunan ini memunculkan pertanyaan tentang cakupan layanan dan program yang akan terdampak.

Uraian 2026 2027 (RKA-K/L)
Alokasi alat kesehatan pelayanan TBC Rp279 miliar Rp0
Total anggaran penanganan TBC Rp5,19 triliun Rp3,7 triliun

Pertanyaan soal distribusi dan pemanfaatan alat

Felly meminta Kementerian Kesehatan menjelaskan apakah alat-alat yang dibiayai sebelumnya masih dapat digunakan dan sudah tersebar di seluruh wilayah. Dia menyoroti cakupan distribusi hingga tingkat kabupaten/kota sebagai indikator keberlanjutan program.

“Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi, alat kesehatan pelayanan TBC, apakah ini masih bisa dipakai? Dan apakah ini sudah tersebar di seluruh wilayah 514 kabupaten dan kota?”

Revitalisasi fasilitas kesehatan dan kebutuhan anggaran

Dalam rapat, Kementerian Kesehatan memaparkan kebutuhan biaya revitalisasi fasilitas kesehatan mencapai sekitar Rp55,8 triliun. Kebutuhan ini meliputi pembangunan puskesmas baru, renovasi, dan pemenuhan unit pelayanan untuk memperkuat akses dan kualitas layanan.

  • Pembangunan baru: 1.988 puskesmas
  • Renovasi: 8.001 lokus
  • Pemenuhan unit: 4.962 unit

“Yang Bapak gambarkan di sini 2027 berapa, 2028 berapa, dan seterusnya. Yang disampaikan pidato Pak Presiden untuk 10.000 puskesmas, rumah sakit, peningkatan rumah sakit, mungkin ini butuh penjelasan, Pak,”

Felly meminta kejelasan tahapan penganggaran dan porsi yang akan dialokasikan pada 2027 serta bagian yang direncanakan terpenuhi pada tahun-tahun berikutnya. Kejelasan ini dianggap penting untuk memastikan kesinambungan program revitalisasi dan layanan TBC.

Rapat menempatkan tekanan pada Kementerian Kesehatan untuk memberi penjelasan tertulis mengenai distribusi alat TBC, rencana penganggaran multiyears untuk revitalisasi fasilitas kesehatan, dan dampak penurunan anggaran TBC pada capaian layanan nasional.

Farhan Azhar
Penulis
Farhan Azhar

Koresponden internasional yang mengikuti perkembangan geopolitik dan isu global terkini.

Berita Terkait