Utang Luar Negeri Indonesia Naik Tipis jadi Rp8.044 Triliun Juli 2026

Bank Indonesia melaporkan posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Juli 2026 mencapai USD454,8 miliar atau setara Rp8.044,04 triliun dengan kurs Rp17.687 per dolar AS. Kenaikan tipis terjadi dibandingkan Juni 2026 yang sebesar USD454,5 miliar, kata Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, Rabu, 16 September 2026.

Gambaran umum dan faktor pendorong

Menurut BI, ULN Indonesia tumbuh secara tahunan dipengaruhi oleh peningkatan ULN publik sementara ULN swasta mengalami penurunan. Rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat sehat di 30,7 persen pada Juli 2026, menunjukkan pengelolaan yang menerapkan prinsip kehati-hatian.

'Secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh 4,9 persen year-on-year (yoy),'

Perincian ULN pemerintah

Posisi ULN pemerintah pada Juli 2026 mencapai USD218,4 miliar, tumbuh 3,2 persen secara tahunan. Perkembangan ini terutama didukung aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia.

'Pemerintah tetap berkomitmen memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu,'

BI menekankan pemerintah mengelola ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel. Pemanfaatan ULN diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan utang.

Distribusi penggunaan ULN pemerintah

BI merinci bahwa ULN pemerintah dialokasikan untuk berbagai sektor. Alokasi terbesar adalah untuk jasa kesehatan dan kegiatan sosial, yang menjadi bagian utama dari penyaluran ULN pemerintah.

• Jasa kesehatan dan kegiatan sosial: 22 persen
• Administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib: 20,7 persen
• Jasa pendidikan: 16,2 persen
• Konstruksi: 11,5 persen
• Transportasi dan pergudangan: 8,5 persen

ULN swasta dan sektor penyumbang

ULN swasta pada Juli 2026 tercatat sebesar USD194,5 miliar atau mengalami kontraksi 1,2 persen secara tahunan. Penurunan ini terutama disebabkan menurunnya ULN kelompok peminjam non-lembaga keuangan dan lembaga keuangan.

ULN swasta terutama bersumber dari sejumlah sektor yang menyumbang sekitar 86 persen, antara lain industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, penyediaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian.

Implikasi dan langkah kebijakan

BI menilai struktur ULN yang didominasi utang jangka panjang memberi ruang bagi stabilitas pembiayaan jangka menengah. Pemerintah dan BI akan terus memperkuat koordinasi untuk memantau perkembangan utang dan meminimalkan risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi.

'Peran ULN akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan,'

Ke depan, fokus tetap pada penggunaan ULN yang efisien dan berkelanjutan untuk mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan aspek pengelolaan risiko.