ESDM Anggarkan Rp27,37 T untuk Infrastruktur Energi 2027

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan pagu anggaran Kementerian ESDM 2027 ditetapkan sebesar Rp27,37 triliun, dengan Rp22,51 triliun (82%) dialokasikan untuk program strategis pembangunan infrastruktur. Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, Rabu, 16 September 2026. Anggaran diarahkan untuk pipa, jaringan gas, listrik desa, serta dukungan operasional dan kegiatan publik nonfisik.

Rincian alokasi dan pembagian

Pembagian anggaran berdasarkan unit eselon satu menunjukkan alokasi terbesar untuk Direktorat Jenderal Migas dan Ketenagalistrikan. Pemerintah juga menyiapkan dana untuk kegiatan nonfisik serta biaya operasional kementerian.

Program strategis infrastruktur

Bahlil menegaskan alokasi infrastruktur mencakup berbagai proyek langsung ke masyarakat, termasuk listrik desa dan jaringan gas. Dalam paket strategis juga disediakan anggaran pendidikan minimal untuk unit terkait.

Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk program konversi energi seperti kompor listrik, konversi motor listrik, dan pembangunan kapal Geomarin 5.

Kutipan menteri

22,51 triliun atau setara dengan 82% untuk program strategis berupa pembangunan infrastruktur Kementerian ESDM. Ini untuk membangun pipa, membangun jargas, membangun listrik desa, jadi semuanya kita melakukan program ini ke rakyat langsung.

BPBL serta konsultan pengawas yang tadinya cuman 250.000 kita naikkan. Menjadi 400.000 rumah sebesar 949 miliar.

Kami minta tolong pimpinan dan seluruh anggota Komisi 12 untuk membantu kami dalam proses untuk pemasangan listrik dan listrik desa. Kita rencana untuk melakukan di tahun ini dan tahun 2027 secara masif.

Impak dan tindak lanjut

Dengan porsi besar untuk infrastruktur, pemerintah menargetkan percepatan akses energi di daerah tertinggal. Kenaikan sasaran BPBL dan fokus pada listrik desa dipandang sebagai upaya memperluas layanan dasar ke rumah tangga yang belum teraliri listrik.

Selanjutnya, realisasi anggaran akan bergantung pada dukungan legislatif dan koordinasi antarunit teknis untuk memastikan pemasangan dan pembangunan berjalan sesuai target pada 2026--2027.