Menteri UMKM: Pembiayaan Harus Diikuti Akses Pasar

Menteri Koperasi dan UKM Maman Abdurrahman menyatakan pembiayaan UMKM terus meningkat namun belum cukup jika tidak diiringi akses pasar yang memadai. Pernyataan itu disampaikan pada UMKM Finance Summit 2026 di Jakarta, Selasa, 11 Agustus 2026, saat ia memaparkan kondisi pembiayaan dan tantangan pemasaran produk lokal.

Pembiayaan tumbuh, nilai mencapai Rp1.500 triliun

Maman menyebut total pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah kini mencapai sekitar Rp1.500 triliun. Angka itu menunjukkan peningkatan aliran dana ke sektor UMKM dari tahun ke tahun.

Tantangan utama: produk tidak terserap pasar

Meski modal dan pelatihan sudah disalurkan, banyak pelaku UMKM mengalami kendala saat menjual produk. Maman menyoroti gap antara kemampuan produksi dan penyerapan pasar domestik.

"UMKM sudah diberikan modal, pelatihan, dan didorong untuk meningkatkan kapasitas produksinya agar mampu menghasilkan barang dengan kualitas sebaik mungkin. Namun, ketika barang tersebut sudah diproduksi dan hendak dijual ke pasar, muncul persoalan baru, barangnya tidak laku,"

Menurutnya, kondisi ini diperparah oleh masuknya berbagai produk impor ke pasar dalam negeri. Persaingan dengan barang impor menjadi salah satu faktor yang mengurangi ruang bagi produk lokal.

Perlu keseimbangan impor dan produksi lokal

Maman menilai diperlukan kebijakan yang menyeimbangkan arus barang impor dengan kemampuan produksi dalam negeri. Tujuannya agar produk UMKM mendapatkan ruang pertumbuhan yang lebih besar dan bisnis dapat berkelanjutan.

Ia menegaskan bahwa pembiayaan saja tidak cukup tanpa peningkatan kapasitas produksi dan akses ke pasar yang lebih luas.

Target RPJMN vs realisasi pembiayaan

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pemerintah menargetkan alokasi pembiayaan perbankan untuk UMKM mencapai 25 persen. Namun realisasinya sampai saat ini baru sekitar 16,8 persen, sehingga masih terdapat selisih sekitar 8 persen.

Aspek sosial dan keberlangsungan usaha

Maman juga menekankan bahwa masalah UMKM kerap melampaui isu kredit. Ketika berhadapan dengan pemerintah, persoalan yang muncul sering menyangkut aspek sosial dan kelangsungan usaha.

"Ketika pelaku UMKM datang ke bank, persoalan yang dibicarakan mungkin adalah kredit bermasalah. Tetapi ketika pelaku UMKM datang ke Kementerian UMKM, persoalannya tidak lagi semata-mata mengenai kredit, melainkan sudah menyangkut persoalan sosial dan keberlangsungan usaha,"

Oleh karena itu, menurut Maman, kebijakan yang menggabungkan pembiayaan, peningkatan kapasitas, dan pembukaan akses pasar menjadi kunci untuk membangun ekosistem usaha yang mendukung pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan.