PDI Perjuangan Batu Kawal Rumah Layak Huni dan Percepatan PSU

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Batu menegaskan komitmen mengawal program rumah layak huni dan mendesak percepatan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU).

BATU — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Batu menyatakan akan mengawal penyediaan rumah layak huni serta mempercepat proses penyerahan PSU dari pengembang ke pemerintah daerah. Pernyataan itu disampaikan sebagai dukungan untuk memperbaiki kualitas permukiman dan pelayanan publik di Kota Batu pada Senin, 29 Juni 2026.

Komitmen politik dan tujuan pengawasan

Anggota DPRD Kota Batu, Amirah Ghaida Dayanara, menekankan bahwa hunian sehat dan aman adalah hak dasar warga negara. Fraksi akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan program berjalan sesuai target. Pengawasan legislatif diarahkan untuk memastikan standar kualitas hunian terpenuhi dan proses administrasi serah terima PSU berjalan transparan.

Mengapa percepatan penyerahan PSU penting

Penyerahan PSU dari pengembang memberi kepastian bagi pemerintah daerah untuk melakukan pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur. Dengan kepastian itu, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran untuk perawatan jalan lingkungan, saluran drainase, dan fasilitas umum lainnya. Akibatnya, kualitas layanan publik dan kenyamanan permukiman diharapkan meningkat secara langsung.

Langkah yang diharapkan dan kolaborasi

Fraksi mendesak adanya sinkronisasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan pengembang agar proses serah terima lebih cepat dan sesuai ketentuan. Amirah menyebutkan perlunya mekanisme yang jelas untuk mempercepat pembenahan rumah tidak layak huni sekaligus proses administrasi PSU. Ia berharap kolaborasi terus diperkuat demi hasil yang lebih cepat dan terukur.

"Hunian yang sehat dan layak adalah hak dasar warga. Kami dari Fraksi PDI Perjuangan berkomitmen penuh mengawal penyediaan rumah layak huni serta memastikan percepatan pembenahan PSU di Kota Batu berjalan sesuai target,"

Dampak dan prospek ke depan

Pengawasan yang intensif terhadap program rumah layak huni dan penyerahan PSU dinilai sejalan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Jika proses percepatan ini berhasil, akan ada dampak langsung pada kesehatan lingkungan dan ketertiban tata ruang permukiman. Ke depan, keberlanjutan kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi faktor penentu untuk mewujudkan lingkungan permukiman yang aman, nyaman, dan tertata.