Pemerintah Pastikan Pasokan Pupuk Aman, Siapkan 9,8 Juta Ton

Pemerintah memastikan pasokan pupuk nasional tetap aman

Stok dan alokasi pupuk nasional

Data pemerintah menunjukkan stok pupuk saat ini mencapai 1,19 juta ton. Rinciannya adalah pupuk bersubsidi 825 ribu ton dan pupuk non-subsidi 367 ribu ton. Untuk tahun 2026, alokasi pupuk bersubsidi ditetapkan 9,84 juta ton, di mana 9,55 juta ton dialokasikan khusus untuk sektor pertanian.

Distribusi dan pengawasan

Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyatakan pemerintah aktif memantau ketersediaan dan distribusi pupuk hingga tingkat daerah. Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi telah melampaui 4 juta ton dan terus dipercepat sesuai kebutuhan musim tanam petani.

"Tahun ini insyaallah pupuk kita aman, kita siapkan 9,8 juta ton. Pemerintah terus memantau ketersediaan pupuk di berbagai daerah," ujar Zulkifli Hasan.

Di tingkat provinsi, Kalimantan Barat melaporkan penyaluran pupuk bersubsidi sebesar 81.657 ton, atau setara 44 persen dari total alokasi provinsi. Pemerintah juga memangkas regulasi untuk menyederhanakan tata kelola dan mempercepat alur distribusi sampai ke petani.

Kebijakan harga dan dukungan untuk petani

Pemerintah menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah menjadi Rp6.500 per kilogram sebagai bagian dari upaya memberi kepastian harga kepada petani. Zulkifli menggarisbawahi pentingnya memastikan petani tidak merugi.

"Petani tidak boleh terus merugi, petani harus mendapatkan kepastian harga," tambahnya.

Dampak geopolitik dan prospek ke depan

Pemerintah menyatakan konflik di Timur Tengah tidak mengganggu pasokan pupuk nasional dan Harga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi tetap stabil. Forum Rembuk Tani dimanfaatkan sebagai ruang dialog untuk menyerap aspirasi petani dan memperbaiki kebijakan lapangan.

Pemerintah akan terus memantau distribusi, mempercepat penyaluran sesuai musim tanam, dan menyesuaikan kebijakan agar stabilitas pasokan dan harga pupuk terjaga bagi petani di seluruh Indonesia.