DPR Dukung Pemanfaatan CSR dan Kantin Sekolah untuk SPPG

Komisi IX DPR mendukung pemanfaatan dana CSR dan peran kantin sekolah untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pernyataan itu disampaikan bersama pada Jumat, 5 Juni 2026, menyusul inisiatif Badan Gizi Nasional (BGN) memperluas sumber daya program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tujuan utamanya adalah mempercepat jangkauan layanan gizi bagi ibu hamil, anak, dan kelompok rentan.

Dukungan DPR dan alasan kebijakan

Anggota Komisi IX, Edy Wuryanto, menilai keterlibatan dunia usaha lewat CSR sesuai dengan semangat gotong royong di Indonesia. Ia menekankan bahwa dukungan swasta dapat memperkuat program negara tanpa mengubah peran pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan.

"Kalau dana CSR bisa dikelola untuk mendukung program negara, itu sangat bagus. Ada nilai spiritual dan sosial di dalamnya berbagi makanan merupakan ibadah yang mulia,"

Menurut Edy, model ini sekaligus menunjukkan cara kolaborasi publik-swasta yang berorientasi pada perbaikan status gizi kelompok rentan.

Peran CSR dan kantin sekolah

Komisi IX melihat CSR sebagai sumber pembiayaan alternatif yang layak untuk mendukung operasional SPPG. Selain dana CSR, kantin sekolah juga diusulkan dimanfaatkan untuk memproduksi makanan bergizi bagi program MBG.

Penggabungan kedua sumber tersebut diharapkan meningkatkan kepastian pasokan makanan dan memastikan program berjalan lebih tepat sasaran serta berkelanjutan.

Rencana BGN: fokus pada pembangunan SPPG

Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S. Deyang, menyatakan BGN siap melakukan penyesuaian operasi. Salah satu langkah konkret adalah melibatkan kantin sekolah dalam produksi MBG untuk memperluas distribusi dan efisiensi program.

"Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program berjalan lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Fokus utama BGN saat ini adalah memastikan setiap anggaran dan sumber daya yang menghasilkan dampak yang optimal," ujar Nanik.

BGN juga mengarahkan prioritasnya pada percepatan pembangunan SPPG agar layanan dapat menjangkau lebih banyak wilayah, khususnya daerah tertinggal, terpencil, dan terluar (3T).

Dampak dan tantangan pelaksanaan

Ekspansi model dapur berbasis sekolah atau kitchen by school dinilai layak dan telah diterapkan di beberapa negara seperti Jepang dan Korea Selatan. Namun, implementasi skala nasional membutuhkan koordinasi antara pemerintah daerah, sekolah, dan pelaku usaha.

Ke depan, keberhasilan rencana ini akan bergantung pada tata kelola dana CSR, standar gizi yang konsisten, serta mekanisme pengawasan untuk memastikan manfaat sampai ke kelompok sasaran.

Persiapan dan sinergi antarlembaga menjadi kunci untuk mewujudkan SPPG yang efektif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.