Kemenkum: Pancasila Pulihkan Kepercayaan Sosial dan Martabat
Kementerian HukumPancasila relevan untuk memulihkan kepercayaan sosial dan martabat manusia di tengah krisis nilai global. Pernyataan disampaikan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif pada Webinar Internasional Literasi Keagamaan Lintas Budaya (LKLB) menjelang Hari Lahir Pancasila, Sabtu, 30 Mei 2026, di Jakarta.
Krisis nilai global dan urgensi pemulihan
Wamenkum Edward menyebutkan laporan UNESCO 2021 menunjukkan gejala melemahnya nilai sosial di banyak negara. Menurutnya, fenomena itu mengancam keberlangsungan hidup bermasyarakat jika tidak segera ditangani.
"Normalisasi kekerasan, ketidaksetaraan, dan hilangnya rasa hormat menjadi ancaman nyata keberlangsungan hidup bermasyarakat,"
Ia menekankan pemulihan hanya mungkin bila kepercayaan sosial diperkuat melalui pengakuan terhadap martabat setiap manusia.
"Kepercayaan sosial hanya bisa berakar pada pengakuan yang tulus terhadap martabat manusia,"
Pancasila sebagai jembatan nilai
Edward menyatakan Pancasila berperan sebagai penghubung antara human dignity dan social trust. Pancasila, menurutnya, menyediakan kerangka etika untuk membangun kembali rasa saling percaya antarwarga.
"Pancasila hadir sebagai jembatan emas yang mempertemukan human dignity dan social trust,"
Program literasi dan capaian
Untuk menerjemahkan nilai itu ke praktik, Kemenkum melalui BPSDM Hukum bekerja sama dengan Institut Leimena menjalankan program Literasi Keagamaan Lintas Budaya. Program ini difokuskan pada internalisasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan aparatur sipil negara (ASN).
- Program telah menjangkau sekitar 11.000 guru dan ASN.
- Targetnya memperkuat pemahaman nilai Pancasila di lingkungan pendidikan dan birokrasi.
Peran diplomasi dan gotong royong
Kepala BPSDM Hukum Kemenkum RI Gusti Ayu Putu Suwardani menilai pengalaman Indonesia menjaga keberagaman menjadi modal untuk menawarkan praktik harmoni sosial di panggung global.
"Pancasila menjadi fondasi kebijakan luar negeri Indonesia bebas aktif sebagai pedoman diplomasi universal menjembatani perbedaan. Sila-sila Pancasila berperan menghentikan konflik dan memperkuat perdamaian dalam hubungan internasional,"
Direktur Eksekutif Institut Leimena Matius Ho menyoroti nilai gotong royong sebagai inti Pancasila. Ia menyebut konsep itu relevan untuk meredam polarisasi dan ketegangan sosial yang meningkat.
"Jika Pancasila diperas menjadi satu sila, maka jadilah gotong royong sebagai inti kepribadian bangsa Indonesia,"
Matius juga mengutip pandangan Soekarno bahwa negara harus berdiri di atas semangat gotong royong sebagai dasar kebersamaan.
Implikasi dan langkah ke depan
Pernyataan Kemenkum mempertegas peran Pancasila bukan sekadar simbol, tetapi sebagai pedoman untuk membangun kembali kepercayaan sosial yang rapuh. Ke depan, proses internalisasi nilai melalui pendidikan dan pelatihan ASN menjadi kunci agar Pancasila dapat diterapkan secara nyata dalam kebijakan dan praktik sosial.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...