DPR Setujui Pagu Indikatif RRI 2027 Rp943,05 Miliar
Komisi VII DPR RI menyetujui pagu indikatif LPP RRI untuk Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp943.054.134.000 (sekitar Rp943,05 miliar). Keputusan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama LPP RRI, TVRI, dan LKBN ANTARA di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu, 17 Juni 2026. Pengalokasian dimaksud untuk mendukung operasional dan tugas penyiaran publik RRI.
Rincian pagu indikatif
Direktur Utama LPP RRI, I Hendrasmo, memaparkan komponen utama pagu indikatif. Dana dibagi ke dalam program penyiaran publik nonoperasional dan dukungan manajemen yang menjadi tulang punggung operasional lembaga.
| Program | Alokasi (Rp) |
|---|---|
| Program penyiaran publik nonoperasional | Rp17,150,000,000 |
| Program dukungan manajemen | Rp925,904,134,000 |
| — Belanja operasional pegawai | Rp621,100,000,000 |
| — Belanja operasional barang | Rp304,804,134,000 |
| Total | Rp943,054,134,000 |
Tambahan anggaran dan tujuan
Komisi VII DPR juga mendukung usulan tambahan anggaran sebesar Rp82,19 miliar. Dana tambahan ini diajukan untuk pengadaan pemancar di daerah 3T serta penyelesaian pembangunan Gedung Siaran Luar Negeri.
"Komisi VII DPR RI menerima penjelasan Direktur Utama LPP RRI mengenai pagu indikatif. Pagu indikatif LPP RRI Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp943.054.134.000," kata Lamhot Sinaga dalam kesimpulan RDP di Kompleks Parlemen.
"Pagu indikatif LPP RRI untuk tahun anggaran 2027 ini telah ditetapkan sebesar Rp943.054.134.000. Pagu ini mencakup kebutuhan operasional dan penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagai lembaga penyiaran publik milik negara yang melayani seluruh lapisan masyarakat Indonesia," ujar I Hendrasmo.
Implikasi dan proses selanjutnya
Komisi VII menyatakan pembahasan teknis anggaran akan dilanjutkan sebelum penetapan pagu definitif 2027. Pembahasan ini mencakup verifikasi kebutuhan pemancar di wilayah 3T, progres pembangunan gedung, dan rincian belanja operasional.
Dengan ditetapkannya pagu indikatif, RRI dapat memulai perencanaan program dan penganggaran internal. Namun, alokasi final masih bergantung pada keputusan akhir DPR dalam tahapan anggaran berikutnya.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Basarnas Hentikan Penyelaman KM Virgo Transport 8
Basarnas menghentikan penyelaman KM Virgo Transport 8 pada hari ke-21 karena kondisi jasad dan struktur kapa...
Peringatan 4 Oktober: Dari Hari Hewan hingga Pekan Antariksa
4 Oktober menandai Hari Hewan Sedunia, Hari Jadi Banten, awal Pekan Kesadaran Penyakit Mental, dan pembukaan...
Pemerintah Didesak Sesuaikan PTKP Sesuai Laju Inflasi
Pakar dan buruh mendesak penyesuaian PTKP yang belum berubah sejak 2016 untuk menjaga daya beli; keputusan a...
Pengangkatan Bangkai KM Virgo di Laut Jawa Digariskan Oktober 2026
PT Virgo Karya Shipping memastikan pengangkatan bangkai KM Virgo di Laut Jawa akan dilakukan pada Oktober 20...
BMKG Waspadai Awan Cumulonimbus dan Gelombang Laut 4 Meter
BMKG mengimbau waspada awan cumulonimbus dan gelombang laut hingga 4 meter pada 4 Oktober 2026; imbauan ditu...
BMKG: Warga Tanjung Selor Waspadai Hujan Disertai Petir
BMKG mengingatkan potensi hujan disertai petir di Tanjung Selor pada 4 Oktober 2026; awan cumulonimbus juga...