DPR Setujui Pagu Indikatif RRI 2027 Rp943,05 Miliar
Komisi VII DPR RI menyetujui pagu indikatif LPP RRI untuk Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp943.054.134.000 (sekitar Rp943,05 miliar). Keputusan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama LPP RRI, TVRI, dan LKBN ANTARA di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu, 17 Juni 2026. Pengalokasian dimaksud untuk mendukung operasional dan tugas penyiaran publik RRI.
Rincian pagu indikatif
Direktur Utama LPP RRI, I Hendrasmo, memaparkan komponen utama pagu indikatif. Dana dibagi ke dalam program penyiaran publik nonoperasional dan dukungan manajemen yang menjadi tulang punggung operasional lembaga.
| Program | Alokasi (Rp) |
|---|---|
| Program penyiaran publik nonoperasional | Rp17,150,000,000 |
| Program dukungan manajemen | Rp925,904,134,000 |
| — Belanja operasional pegawai | Rp621,100,000,000 |
| — Belanja operasional barang | Rp304,804,134,000 |
| Total | Rp943,054,134,000 |
Tambahan anggaran dan tujuan
Komisi VII DPR juga mendukung usulan tambahan anggaran sebesar Rp82,19 miliar. Dana tambahan ini diajukan untuk pengadaan pemancar di daerah 3T serta penyelesaian pembangunan Gedung Siaran Luar Negeri.
"Komisi VII DPR RI menerima penjelasan Direktur Utama LPP RRI mengenai pagu indikatif. Pagu indikatif LPP RRI Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp943.054.134.000," kata Lamhot Sinaga dalam kesimpulan RDP di Kompleks Parlemen.
"Pagu indikatif LPP RRI untuk tahun anggaran 2027 ini telah ditetapkan sebesar Rp943.054.134.000. Pagu ini mencakup kebutuhan operasional dan penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagai lembaga penyiaran publik milik negara yang melayani seluruh lapisan masyarakat Indonesia," ujar I Hendrasmo.
Implikasi dan proses selanjutnya
Komisi VII menyatakan pembahasan teknis anggaran akan dilanjutkan sebelum penetapan pagu definitif 2027. Pembahasan ini mencakup verifikasi kebutuhan pemancar di wilayah 3T, progres pembangunan gedung, dan rincian belanja operasional.
Dengan ditetapkannya pagu indikatif, RRI dapat memulai perencanaan program dan penganggaran internal. Namun, alokasi final masih bergantung pada keputusan akhir DPR dalam tahapan anggaran berikutnya.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...