Wamentan Minta Pabrik Sawit Patuhi Harga TBS
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono meminta pabrik kelapa sawit membeli TBS sesuai harga yang ditetapkan pemerintah daerah. Pernyataan itu disampaikan saat pelantikan Dewan Pimpinan Daerah HKTI Kalimantan Barat pada Minggu, 28 Juni 2026. Ia menegaskan larangan praktik penurunan harga pembelian TBS untuk melindungi pendapatan petani.
Penegasan harga TBS dan kesejahteraan petani
Wamentan menilai saat harga CPO dunia sedang menguntungkan, petani harus mendapat bagian dari kenaikan harga. Ia menyerukan pabrik sawit tidak melakukan praktek monopoli harga yang merugikan petani. Pemerintah daerah sudah menetapkan harga acuan yang wajib dipatuhi.
"Harga TBS tidak boleh dibeli di bawah ketentuan pemerintah. Saat harga CPO dunia sedang baik, petani juga harus menikmati hasilnya," kata Sudaryono.
Peran HKTI dan sinergi pemerintahan
Sudaryono menilai HKTI memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian. Ia meminta organisasi tersebut membantu menyampaikan aspirasi petani dan mempercepat kebijakan yang meningkatkan produktivitas. Kolaborasi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, HKTI, dan pelaku usaha dianggap kunci pencapaian target swasembada pangan.
Dukungan pemerintah untuk produktivitas
Pemerintah menjanjikan ketersediaan pupuk serta dukungan peningkatan produksi agar harga panen tetap menguntungkan. Sudaryono menegaskan pemerintah juga fokus pada pengurangan impor komoditas pangan utama. Tujuannya memastikan ketahanan pangan sekaligus mendorong kesejahteraan petani.
"Petani tidak boleh lagi hidup susah. Pemerintah hadir memastikan pupuk tersedia, produksi meningkat, dan harga hasil panen tetap menguntungkan," ujarnya.
Ruang komunikasi langsung dengan petani
Wamentan membuka saluran komunikasi langsung agar permasalahan teknis pertanian cepat ditangani. Ia meminta petani melaporkan isu irigasi, pupuk, benih, atau kebutuhan lain agar dapat segera ditindaklanjuti. Pemerintah ingin memastikan seluruh aspirasi petani diterima dan direspons secara konkret.
"Sampaikan kepada kami apabila ada persoalan irigasi, pupuk, benih, maupun kebutuhan pertanian lainnya. Pemerintah ingin memastikan seluruh aspirasi petani bisa segera ditangani," katanya.
Dengan penegakan harga TBS dan dukungan kebijakan, Sudaryono optimistis kesejahteraan petani akan meningkat bersamaan dengan terwujudnya swasembada pangan. Langkah selanjutnya adalah memperkuat pengawasan harga di tingkat pabrik dan memperlancar mekanisme bantuan input pertanian.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Mendag: Penilaian 'Excess Capacity' Harus Berdasarkan Bukti
Mendag Budi Santoso minta penilaian 'excess capacity' dibuat berbasis bukti sektoral, dibahas dalam G20 TMM...
Pakar: Gugatan Syarat Pendidikan Wapres Seharusnya Ditolak MK
Pakar hukum menilai gugatan soal syarat pendidikan Wapres Gibran seharusnya tak dapat diterima MK karena sub...
Olivia Zalianty Harap Lagu Pancasila Perkuat Nilai Kebangsaan
Olivia Zalianty merilis lagu "Pancasila" untuk membantu masyarakat meresapi nilai negara melalui musik yang...
Kekeringan Meteorologis vs Hidrologis: Apa Bedanya?
BMKG jelaskan perbedaan kekeringan meteorologis dan hidrologis; 25 wilayah Jatim minta bantuan air hingga aw...
Kemenperin Siapkan SDM Kelola Pusat Logistik Industri Bambu
Kemenperin menyiapkan SDM lewat AKB 2026 untuk mengelola Pusat Logistik Industri Bambu, memperkuat rantai pa...
HUT ke-81 TNI: Pengendara Diminta Hindari Kawasan Cilangkap
Pengendara diimbau menghindari kawasan Mabes TNI Cilangkap pada Senin 5 Okt 2026 mulai pukul 06.00 WIB karen...