DPR Minta Penegak Hukum Manfaatkan Piala Dunia untuk Berantas Judi Bola
Komisi III DPR RI mendorong penegak hukum memanfaatkan momentum Piala Dunia untuk memberantas judi bola yang diprediksi meningkat selama turnamen. Desakan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi III, Ahmad Sahroni, pada Minggu, 28 Juni 2026. Ia menilai gelaran internasional kerap dimanfaatkan jaringan perjudian untuk menjaring korban baru dan meningkatkan transaksi ilegal.
Dorongan penegakan saat Piala Dunia
Sahroni menegaskan pemerintah dan aparat tidak boleh menganggap judi bola sebagai fenomena musiman yang muncul setiap empat tahun sekali. Menurutnya, sebaliknya, momen internasional harus dipakai untuk memperketat pengawasan dan menindak operator perjudian.
"Uang masyarakat Indonesia mengalir dalam jumlah besar ke jaringan-jaringan judi yang sebagian besar beroperasi dari luar negeri. Ini harus dicegah semaksimal mungkin,"
Koordinasi antar lembaga
Pihak DPR meminta penguatan koordinasi antar lembaga, termasuk Polri, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta Kementerian Komunikasi dan Digital. Koordinasi dinilai perlu untuk memutus mata rantai perjudian daring yang diperkirakan semakin aktif selama gelaran berlangsung.
Langkah konkret yang diusulkan
Sahroni mendorong langkah yang lebih agresif, mulai dari penutupan server, pengungkapan operator, hingga penangkapan pelaku serta pemutusan aliran dana. Ia menekankan pemutusan aliran dana sebagai kunci untuk menghentikan operasi jaringan judi.
"Jangan beri ruang sedikitpun bagi bandar dan jaringan judol memanfaatkan euforia Piala Dunia untuk menjaring korban baru. Negara harus hadir melindungi masyarakat dari jebakan-jebakan seperti ini,"
Dampak dan perlindungan masyarakat
Menurut DPR, penindakan bukan semata soal penegakan hukum. Ini juga upaya melindungi masyarakat dari kerugian ekonomi dan dampak sosial yang ditimbulkan perjudian daring. Dengan langkah terpadu, diharapkan warga terhindar dari jebakan finansial dan kriminalitas terkait.
Ke depan
Komisi III menekankan perlunya strategi jangka panjang yang melibatkan pencegahan, penindakan, dan pendidikan publik. Pada masa turnamen internasional, langkah cepat dan terkoordinasi dianggap penting untuk menekan laju pertumbuhan perjudian daring dan menjaga keuangan rumah tangga.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...