Pemprov Sumut Janji Fokuskan P-APBD 2026 pada Program Berdampak

Medan — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berjanji mengarahkan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 agar hanya memuat program yang berdampak nyata bagi masyarakat. Janji itu disampaikan Wakil Gubernur Surya saat memberikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumut dalam Rapat Paripurna, Jumat 28 Agustus 2026 di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan.

Jawaban Pemprov dan arah perubahan anggaran

Pemprov menyatakan semua masukan dan kritik fraksi akan digunakan untuk menyempurnakan rancangan Perubahan APBD (P-APBD) 2026. Menurut Pemprov, perombakan anggaran akan diarahkan pada program yang memberi manfaat langsung kepada warga.

"Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyampaikan apresiasi atas seluruh pandangan, saran, dan masukan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD Sumatera Utara. Hal tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan P-APBD Tahun Anggaran 2026,"

Pemprov juga menegaskan pengelolaan anggaran akan dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas rentetan sorotan yang diajukan oleh legislator daerah.

Isu yang disorot fraksi

Dalam penjelasannya, Pemprov mengaku telah menjawab beberapa isu utama yang diangkat fraksi. Topik yang disebut meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan, dan pelaksanaan program pembangunan. Namun, Pemprov belum merinci poin-poin mana yang mendapat koreksi substansial.

Proses pembahasan berikutnya

Wakil Ketua DPRD Sumut, Sutarto, menyatakan proses pembahasan akan dilanjutkan ke rapat paripurna selanjutnya. Rapat berikut itu dijadwalkan pada 10 September 2026, dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi.

Pada tahap tersebut, legislatif dan eksekutif akan mengambil keputusan bersama atas Ranperda P-APBD Sumut TA 2026. Kedua pihak kini memiliki waktu kurang dari dua pekan untuk merampungkan seluruh pembahasan substansi anggaran.

Hadirin dan konteks

Rapat paripurna dihadiri Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Timur Tumanggor, pimpinan dan anggota DPRD Sumut, unsur Forkopimda, serta jajaran organisasi perangkat daerah. Hadirnya berbagai pihak menunjukkan pembahasan anggaran berjalan dalam forum formal dan terbuka.

"Pemerintah berharap pembahasan P-APBD Tahun Anggaran 2026 dapat terus dilakukan secara terbuka, konstruktif, dan mengedepankan kepentingan masyarakat Sumatera Utara,"

Dengan jadwal final pada 10 September, fokus pembahasan kini diarahkan pada validasi manfaat program bagi publik dan penyesuaian anggaran untuk hasil yang lebih nyata bagi masyarakat Sumatera Utara.