Ombudsman: Prioritaskan Pencegahan Kecelakaan di Perlintasan Kereta
Ombudsman RI meminta pemerintah segera menempatkan pencegahan kecelakaan di perlintasan kereta sebagai prioritas utama. Pernyataan itu disampaikan oleh Anggota Ombudsman, Robert Na Endi Jaweng, di Kantor Ombudsman, Jakarta, Rabu, 1 Juli 2026. Ia menilai langkah mitigasi tidak boleh hanya dilakukan setelah insiden terjadi.
Rekomendasi utama Ombudsman
Menurut Robert, perlintasan sebidang merupakan titik paling kritis dalam sistem kereta api. Karena itu, mitigasi dan pencegahan harus menjadi fokus utama kebijakan keselamatan.
"Sebenarnya secara kewenangan itu tanah jalan itu status jalannya seperti apa, siapa yang bertanggung jawab atas apa. Tapi dalam realitasnya ini seperti tanah tak bertuan, tidak mungkin terus dibiarkan, harus ada pihak yang mengambil tanggung jawab atas kerjanya."
Pernyataan tersebut menegaskan kebutuhan untuk menentukan pemilik tanggung jawab secara jelas di setiap lokasi perlintasan.
Pembagian tanggung jawab yang jelas
Ombudsman mendorong pembagian tugas yang tegas antara semua instansi terkait. Tanpa kejelasan kewenangan, penanganan keselamatan berisiko tumpang tindih atau terabaikan.
- Menetapkan siapa yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengawasan perlintasan.
- Menentukan status tanah dan jalan di sekitar perlintasan sebidang.
- Menghapus kondisi "tanah tak bertuan" agar ada pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban.
Penguatan koordinasi lintas lembaga
Robert meminta peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dan PT KAI. Ia menilai kolaborasi antarlembaga penting untuk membuat penanganan keselamatan menjadi efektif dan berkelanjutan.
Ombudsman juga telah mengirimkan hasil rapid assessment kepada kementerian dan pihak terkait. Hasil kajian tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih komprehensif.
Langkah selanjutnya dan implikasi
Selain menyerahkan temuan kepada kementerian, Ombudsman berencana menyampaikan rekomendasi itu kepada DPR untuk dibahas lebih lanjut. Tujuannya agar komitmen pemerintah diwujudkan menjadi tindakan nyata hingga ke tingkat daerah.
Jika rekomendasi dijalankan, diharapkan terjadi perbaikan pengawasan dan pencegahan kecelakaan di perlintasan. Sebaliknya, ketidakjelasan tanggung jawab dapat memperpanjang risiko kejadian fatal di titik-titik kritis.
Dengan demikian, fokus pada pencegahan, pembagian kewenangan, dan koordinasi institusi menjadi kunci utama untuk meningkatkan keselamatan perlintasan kereta di Indonesia.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...